Persoalan dugaan pungli dan ‘penggelapan’ uang negara yang berhembus dari dalam Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Samsat yang ada di Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara (Sulut), terus menuai kritikan. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Sulut yang menaungi UPTD-UPTD tersebut pun banjir sorotan.

Personil Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Billy Lombok, mendesak agar Dispenda segera lakukan otomasi sistem. Tujuannya agar semua pendapatan negara tercatat dengan baik.

“Contoh di daerah Lombok dan DKI saat ini, mereka ada monitor khusus yang bisa melihat langsung fluktuasi masuknya pajak tiap waktu. Dewan pun bisa melihat dan melakukan kontrol secara langsung. Agar tidak ada pungli dan dugaan-dugaan  miring lain di Samsat,” jelas Lombok.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, sistem tersebut sudah mendesak untuk dilakukan demi memaksimalkan potensi pajak yang ada di Sulut.

“Apalagi di Sulut bersandar ke pajak kendaraan bermotor sebagai  pendapatan terbesar. Kalau dimaksimalkan, akan ektif untuk  pendapatan daerah,” terangnya. (rikson karundeng)