Sejumlah siswa di Sulawesi Utara (Sulut) tak bisa menikmati Ujian Nasional (UN). ‘Pernikahan dini’ jadi penjegal. Sejumlah sekolah terkesan enggan ‘menyentuh’ siswa peserta UN yang telah menikah.

Catatan kritis pun dilontarkan wakil rakyat di Gedung Cengkeh. Sikap sekolah yang tidak ‘membuka tangan’ terhadap para siswa tersebut disorot.

“Sangat tidak bisa diterima kalau siswa dihukum tidak bisa mengikuti UN karena telah menikah. Kalau secara hukum keagamaan pernikahan mereka sah, kenapa tidak diikutsertakan? Secara undang-undang sudah dipenuhi dan secara agama sudah legal. Jadi mereka tidak bermasalah,” kata Mokodongan.

Menurutnya, di negara ini tak ada aturan yang melarang siswa yang telah menikah tidak bisa menempuh pendidikan atau mengikuti UN.

“Ini satu hal yang kita kritisi dalam sistem pendidikan kita. Tidak ada aturan yang mengatakan mereka tak bisa ikut UN,” ketusnya.

Sekolah harusnya proaktif menjemput para siswa atau melakukan pendekatan khusus agar mereka yang telah menikah tetap bisa mengikuti UN.

“Minimal tanggungjawab sosial. Sekolah harusnya proaktif, kerena itu menyangkut masa depan anak-anak ini. Dalam keadaan hamil sekalipun, jika mereka bisa mengikuti UN, harus didorong,” tandas Mokodongan.

“Mereka yang sudah menikah, tanpa pendidikan pasti mengalami banyak kesulitan untuk maju. Mereka juga butuh ilmu untuk membesarkan anak. Apalagi sistem di daerah mengharuskan orang memasukkan ijazah sebagai syarat penting untuk bekerja. Ya, minimal mereka bisa memperoleh ijazah,” ujarnya.
Politisi PAN ini pun mendesak agar Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) berupaya keras agar anak-anak yang sudah menikah tetap bisa mengikuti UN.

“Kalau dia malu, dampingi. Kase iko susulan. Usahakan dorang ujian. Di  sini sekolah ditantang sekaligus bisa dilihat kredibilitasnya. Sekali lagi saya tidak sepakat dengan pembatasan ini. Masakkan yang lain bisa kemudian yang lain tidak bisa karena sudah menikah,” desaknya.

“Dinas harus ambil langkah secara adil. Kase iko ujian yang so menikah. Ini akan jadi sorotan dan akan dikritisi  kita di DPRD Sulut,” tegasnya. (rikson karundeng)