Agenda perombakan pejabat esalon II di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), terealisasi. Setidaknya ada sembilan pamong yang dipercayakan untuk menempati posisi baru di wadah birokrat besutan Dr Sinyo Harry Sarundajang (SHS).

Roling pejabat Pemprov biasanya tak lagi dianggap sebagai sesuatu hal yang luar biasa. Maklum proses penyegaran organisasi itu rutin dilakukan. Minimal tiga kali dalam setahun. Restrukturisasi itu pun umumnya hanya pergeseran ataupun promosi pejabat yang berada diseputaran Kantor Gubernur serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov.

Namun, rasionalisasi yang dipimpin Wakil Gubernur Sulut, Dr Djouhari Kansil, di Aula C J Rantung Kantor Gubernur, Rabu (15/5) kemarin, nampak sedikit berbeda. Malah sempat menarik perhatian. Apa pasal? Salah satu birokrat yang dilantik, masih tergolong cukup asing di Gedung Putih (sebutan kantor gubernur,red).

Dia adalah  Glady Nova Lynda Kawatu SH MSi. Birokrat handal yang cukup lama mengembangkan karir di Kabupaten Minahasa itu, kini didaulat menjadi Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian (Orpeg) Pemprov Sulut. Meski tergolong wajah baru di jajaran pejabat Esalon II Pemprov, namun Glady sapaan akrabnya sebenarnya meniti awal karir PNS sebagai staf di Pemprov Sulut.

Dalam sambutannya, Wagub mengingatkan kepada seluruh pejabat eselon II di lingkup Pemprov Sulut khusunya yang baru dilantuk untuk dapat mengemban segala tugas  dengan penuh tanggung jawab.

“Pejabat yang baru dilantik harus percaya diri.  Jabatan eselon II merupakan jabatan perpanjangan tangan dari Gubernur, Wagub dan Sekda sebagai penyanggah kekuatan roda pemerintahan,” lugasnya.

“Kalian harus benar-benat mampu membangun komunikasi publik dengan baik guna menunjang pelayanan terbaik bagi masyarakat,” sambung Wagub yang didampingi Sekretaris Provinsi Sulut, Ir Siswa Rachmat Mokodongan.

Rotasi dan promisi jabatan itu diharapkan dapat menjadi daya picu bagi pejabat untuk meningkatkan kinerja dalam menjalankan pemerintahan.

“Pejabat yang lama harus segera menyelesaikan segala bentuk administrasi baik keuangan maupun aset agar diserahkan kepada pejabat baru agar semua dokumen jelas. Jangan ada pejabat yang menahan aset. Itu bisa jadi temuan BPK.  Ingat penyegaran ini juga bertujuan untuk mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” timpalnya.

Wagub sendiri ketika dikonfirmasi wartawan soal peluang adanya roling susulan, enggan berkomentar lebih. “Saya belum tahu,” singkat Kansil sambil tersenyum.

“Roling adalah bagian dari penyegaran. Itu dilakukan sesuai kebutuhan organisasi,” sergahnya.

Disinggung soal mantan Kepala Badan Penghubung di Jakarta Suprianda Ruru SH, yang tak lagi menempati jabatan birokrat di Pemprov, Kansil hanya berdiplomasi.

“Beliau sudah kembali ke pusat. Kan beliau dari sana,” tandasnya.

Dari Sembilan pejabat yang dilantik, dua diantaranya dipromosi dari Eselon IIIa ke Eselon IIb. Masing-masing Dr Frangky Manumpil dan Glady Kawatu SH MSi. Manumpil dari Kabid di BKPM kini dipercayakan sebagai Karo Sumber Daya Alam (SDA). Sementara Glady dari Kepala UPTD di Bappeda diangkat menjadi Karo Orpeg.  Tak hanya itu, dua pejabat Eselon IIb dipromosi ke Eselon IIa. Yakni Karo Pemerintahan dan Humas, Dra Lynda Deysi Watania MM MSi menjadi Kepala BKPM dan Karo Umum Dra Femmy Suluh MSi yang kini menduduki jabatan Kepala BKD Sulut.

Sementara Dr Jemmy Kumendong dari Karo SDA dipercaya menjadi Karo Pemerintah dan Humas (Pemhumas). Jemmy Ringkuangan AP MSi menjabat sebagai Karo Umum. Sedangkan DR Noudy RP Tendean SIP MSi yang sebelumnya menjabat Kaban BKD dipercayakan menjadi Kaban Diklat menggantikan Dr Drh FD Rotinsulu.  Rotinsulu sendiri yang kini dipercayakan menjadi Kaban Penghubung di Jakarta menggantikan Suprianda Ruru SH LLM. Sementara Ir Jemmy Kuhu kini dipercayakan menjadi Kaban Ketahanan Pangan (BKP).  Pelaksanaan roling pejabat esalon II itu diikuti oleh seluruh pejabat esalon II dan III serta staf di lingkup Pemprov Sulut. (aldy rorong)