Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menepis kabar angin tentang nominal anggaran pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) Boltim yang akan digunakan KPUD mulai dari tahapan hingga hari-H pelaksanakan sebesar Rp10 miliar.

Ketua KPUD Boltim Awaludin Umbola menerangkan, pihaknya secara resmi belum mendapatkan pemberitahuan baik dari pihak eksekutif pemerintah daerah (Pemda) maupun dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boltim.

“Itu belum jelas juga sebab sampai hari ini kami sendiri tidak ada undangan pembahasan yang katanya anggaran Rp10 miliar itu telah diputuskan oleh DPRD serta kami sendiri tidak pernah terlibat dalam proses pembahasan itu,” terang Umbola yang didamping dua komisioner KPUD lainnya di kantor KPUD Boltim.

Dikatakannya soal pertemuan pembahasan yang pernah dilakukan KPUD itu hanya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada tanggal 6 April lalu dan dalam pertemuan tersebut mendapatkan angka anggaran 'kesepakatan' bersama itu sebesar Rp12,8 miliar yang sebelumnya telah diusulkan Rp13,2 miliar.

“Itu sudah secara rinci dan transparansi kami lakukan pembahasannya selama sehari dan memang kalau ada pembahasan itu kami mengundang semua stakeholder Pilkada terutama TAPD sebagai lembaga berwenang dalam anggaran. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan itu adalah volume kegiatan angka satuannya dinilai besar dikurangi dan disesuaikan dengan TAPD,” jelasnya yang turut dibenarkan Ketua Divisi Keuangan dan Logistik, Akhlis Aer, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Irwan Tololiu, Ketua Divisi Sosialisasi SDM dan Pendidikan Pemilih, Devita Pandey, serta Sekertaris KPUD, Arfan Palima.(ismail batalipu)