Sebagai salah satu daerah yang memiliki garis pantai terpanjang, pulau-pulau kecil di wilayah Minahasa Selatan (Minsel) punya potensi ancaman abrasi pantai. Bahkan akibat abrasi ini, luas daratan di beberapa pulau kabarnya mengalami penyusutan selang beberapa tahun terakhir.

Ancaman pengikisan wilayah daratan ini diakui salah satu tokoh masyarakat Minsel, Jhon Tumurang. Dirinya berharap kondisi tersebut dapat diperhatikan pemerintah, baik tingkat daerah maupun pusat.

"Masalah ini tidak bisa hanya ditangani pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minsel, karena keterbatasan anggaran. Pemprov Sulut maupun pusat harus ikut serta berperan," katanya.

Menurutnya, peristiwa abrasi yang merupakan bagian dari kondisi alam, tidak akan mampu ditangani Pemkab Minsel.

"Ini permasalahan serius yang membutuhkan penanganan secara komprehensif dari semua pihak," tukas Tumurang.

Meski demikian, Tumurang meminta pemerintah daerah melalui instansi terkait, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Minsel, harus lebih proaktif melaksanakan tugas. Instansi ini diminta tidak berpangkutangan, melainkan aktif melobi ke pusat untuk menggelontorkan bantuan, baik berupa dana segar maupun fisik sesuai kebutuhan.

"Kalau cuma diam saja, itu berarti pemerintah daerah tidak punya keseriusan. Harus menyadari kekurangan yang ada dengan meminta bantuan ke propinsi dan pusat," kuncinya. (revel maliangkay)