Kantor Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong), kembali digoyang. Puluhan warga yang terhimpun dalam Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKI), LSM Gerakan Untuk Rakyat (Guntur) dan Kerukunan Pelajar Mahasiswa Sangtombolang (KPMKST) gelar aksi demo.

Salah satu daerah lumbung padi di Bumi Nyiur Melambai itu dinilai masih dililit beragam persoalan. Yang terparah menyangkut masalah lingkungan. Hutan dan perkebunan di Bolmong dicap telah dikuasai pemodal. Masa depan lingkungan pun kian terancam.

Pemerintah sebagai pemangku kekuasaan dituntut segera turun tangan. Usaha perombakan hutan berkedok perkebunan kelapa sawit yang tengah gencar dilakoni sejumlah investor didesak untuk dihentikan.

Perombakan hutan secara masif di Kecamatan Lolayan dan  Kecamatan Sangtombolang yang diduga dilakukan PT Karunia Kasi Indah, dijadikan salah satu contoh. Termasuk PT Mongondow Indah. Perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit itu dianggap telah melakukan perusakan hutan secara besar-besaran.

“Kami minta pemerintah cabut semua ijin perusahaan kelapa sawit yang telah merusak hutan,” lugas Koordinator lapangan (Korlap) demo, Moh Risbudi Damopolii, yang didampingi Rahmat Algaus dan Firdaus Mokodompit. “BLH sebagai lembaga teknis juga harus menyampaikan acuan dari diterbitkannya ijin bagi pengusaha sawit yang beroperasi di Bolmong,” sambung Risbudi.

Tak hanya itu, pendemo mendesak Bupati untuk mengevaluasi kinerja dari instansi terkait khususnya dinas kehutanan dan dinas perkebunan yang terkesan sengaja membiarkan sejumlah kawasan hutan di Bolmong dirusak untuk kepentingan bisnis. “Ini demi lingkungan dan kebaikan masyarakat Bolmong,”  lugas mereka.

Pengunjuk rasa juga menuntut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit secara transparan tentang penggunaan uang negara dan menindak tegas penyalahgunaan keuangan yang dilakukan sejumlah oknum pejabat. “Kami minta juga Bupati Salihi Mokodongan melakukan evaluasi kinerja terhadap pimpinan SKPD, demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” tuntut korlap demo dengan menggunakan pengeras suara.

Nyaris terjadi bentrok antar pendemo dengan Polisi Pamong Praja (Pol-PP). Itu menyusul upaya pendemo untuk menerobos masuk ke kantor Bupati.  Aksi aksi saling dorong tak terhindarkan lagi. Namun, suasana itu mencair kala pendemo diterima oleh Bupati Salihi  Mokodongan.

Dalam kesempatan itu, Salihi berjanji akan menampung dan menyikapi aspirasi itu sambil mencari solusi. Khusus untuk perkebunan kelapa sawit, Salihi mengaku, pihak perusahaan sendiri yang berhubungan langsung dengan masyarakat pemilik Lahan. “Tidak ada pengrusakan hutan, karena itu lahan pribadi masyarakat. Pihak perusahaan sudah memiliki ijin dari pemerinta. Itu sudah sesuai dengan aturan. Apabila memang ada pengrusakan hutan lindung, nanti akan dicek,” janji Salihi

Pernyataan Salihi diamini Kepala BLH Bolmong, Ir Yudha Rantung. Ijin perkebunan kepala sawit yang dikeluarkan pemerintah  disebut sudah melalui aturan dan mekanisme yang berlaku. “Dalam pengkajian melibatkan para ahli. Itu pun sudah kita sosialisasikan.  Jika tidak memenuhi syarat kelayakan peruntukkannya, tentu tidak akan dikeluarkan ijin,” tandasnya.

Usai mendengar penjelasan dari Bupati dan Kaban BLH, para pendemo membubarkan diri dengan tertib.(endar yahya)