Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan kunjungan kerja Kementerian  Dalam Negeri, Direktorat Badan Nasional Pengelolah Perbatasan. Kunjungan ini dilakukan guna membahas berbagai persoalan penting di wilayah Nyiur Melambai.

“Kunjungan kita sana terkait program percepatan pembangunan di daerah ke depan. Ini merupakan salah satu program dari Presiden untuk membangun daerah dari pinggiran yaitu, di mulai dari desa dan kawasan perbatasan,” terang personil Komisi I DPRD Sulut, Rocky Wowor.

Dalam kunjungan tersebut, para wakil rakyat Sulut diterima oleh Deputi Penanganan Perbatasan Antar Negara dan Laut,   Hadi Prabowo. Pertemuan itu ikut dihadiri juga pihak interpol Mabes Polri dan Badan Intelejen Negara (BIN).

“Pertemuan Komisi Satu dengan BNPP (Badan Nasional Pengelolah Perbatasan) membahas tentang batas dan jalur transportasi laut antar negara di wilayah Sulut dimana jalur ini sangat rawan dan pintu masuknya teroris, ISIS dan pemasok senjata api,” terang Wakil Ketua Komisi I, Kristovorus Decky Palinggi.  

“Soal pembangunan kawasan perbatasan, itu akan diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur fisik untuk membuka keterisolasian, mendukung pelayanan kegiatan sosial ekonomi masyarakat serta penguatan pertahanan keamanan di kawasan perbatasan Negara. Itu untuk menghadapi masuknya ISIS di negara ini, terlebih khusus di Sulut,” papar KDP.

Kunjugan kerja Komisi I DPRD Sulut ini dipimpin langsung Ketua Komisi Ferdinand Mewengkang, Wakil Ketua Komisi Kristovorus Decky Palinggi, dan diikuti anggota komisi Rasky Mokodompit, Rocky Wowor, James Tuuk, Denny Sumolang, Mursan Imban. (joyke watania)