Selasa (31/3) kemarin, Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Sinyo Harry Sarundajang, menyampaikan pertanggungjawaban di hadapan para wakil rakyat Sulut melalui Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2014. Beragam pendapat muncul, menanggapi pertangungjawaban Gubernur tersebut. Mulai dari apresiasi hingga sejumlah catatan kritis.

Hal itu seperti yang dilontarkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut dari daerah pemilihan Bolaang Mongondow Raya, Julius Jems Tuuk. “Laporan pertanggungjawaban itu tidak tajam, tidak jelas. Petama, masalah hukum terkait laporan Gubernur soal dana Mami (Makan Minum) ke Polda Sulut tidak diungkap. Kedua, banyaknya kasus-kasus perkelahian,” nilai Tuuk.

Anggota Fraksi PDIP ini juga menilai, ada yang perlu dipertanyakan terkait laporan Gubernur soal swasembada daging sapi. “Ketiga, Gubernur katakan, kita swasembada daging sapi. Peternakannya di mana? Peternakan sapi terbesar di Sulut itu ada di Lolak Bolmong. Coba lihat kalau masih ada sapi atau tidak yang dipelihara di sana,” kata Tuuk mengkritisi.

Ia juga memberi catatan soal laporan Gubernur mengenai swasembada beras. “Keempat, produksi padi katanya meningkat. Tahun lalu saya melakukan interupsi terkait dengan swasembada pangan beras. Katanya ada 7 bulan cadangan beras kita. Tapi kenyataanya, ketika 2 bulan gagal panen, beras hilang dan harga naik gila-gilaan,” ungkap personil Komisi I tersebut.

“Kenap sekarang Gubernur katakan ada kenaikan produksi. Ini kan aneh laporannya.  Harusnya berikan laporan detail, dari daerah mana dia meningkat,” cerocosnya.

Tuuk menilai, laporan Gubernur tersebut benar-benar harus diuji. Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Sulut pun diminta bisa melihat persolaan itu secara objektif.

“Perlu diuji, laporannya cuma di kulit. Kita berharap, teman-teman di Pansus LKPJ bisa mengungkap itu,” tandasnya.

Sebelumnya, nada kritis juga telah diungkapkan personil Fraksi Amanat Keadilan, Amir Liputo. Menurutnya, Pansus LKPJ harus bersikap objektif terhadap laporan pertangungjawaban Gubernur.

“LKPJ ini menjadi momentum untuk Pansus menilai kinerja Gubernur. Saya mengingatkan ke anggota Pansus untuk bersikap objektif dan saya menghimbau untuk Fraksi Amanat Keadilan untuk mengatakan dengan benar selama dua periode ini apakah Gubernur berhasil menjalankan program-program sesuai dengan kriteria yang jelas,” tegasnya.

Diketahui, laporan pertangungjawaban Gubernur tersebut nantinya akan dibahas DPRD Sulut melalui Pansus LKPJ.

“Sesuai amanat Undang-Undang, LKPJ tahun 2014 akan dibahas DPRD secara internal. Dalam hal ini Pansus yang akan dibentuk sesuai tatib (tata tertib) yang berlaku,” terang Ketua DPRD Sulut, Steven Kandouw, sebelum menutup rapat paripurna tersebut. (rikson karundeng)