Kehadiran Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yang baru menjadi harapan baru bagi penuntasan berbagai masalah tawuran hingga sederet dugaan kasus korupsi di wilayah Nyur Melambai. Sepak terjang pemegang ‘mapatu’ Korps Bhayangkara Sulut itu pun sangat dinanti. Namun kesan awal terhadap sang jenderal sedikit minor. Sikap ‘cuek’ untuk menanggapi pertanyaan para jurnalis terkait langkah penegangakan hukum yang akan dipalunya, jadi pemantik. Komitmen Kapolda pun dipertanyakan.

Kisah ‘miring’ yang dilagukan para jurnalis yang melakukan tugas peliputan di Polda Sulut terkait sosok Kapolda Sulut yang baru, Brigjen Pol Wilmar Marpaung, kembali terjadi. Kejadian itu tersaji di gedung DPRD Sulut, usai rapat paripurna LKPJ Gubernur 2014 digelar, Selasa (31/3). Kapolda yang coba dicegat para wartawan, terkesan ‘cuek’, enggan menanggapi pertanyaan yang dilontarkan.

“Tunggu undangan saja,” singkat Brigjen Pol Wilmar Marpaung, sambil terus berlalu menuju kendaraan dinas yang akan ditumpanginya.

Sikap Kapolda tersebut memicu reaksi kritis sejumlah masyarakat Sulut yang berada di lokasi tersebut, termasuk para jurnalis yang sejak awal menanti dengan sabar sang Kapolda.

“Kan masih banyak pekerjaan rumah yang masyarakat harapkan bisa dituntaskan Kapolda yang baru. Seperti kriminalitas yang masih menghantui masyarakat Nyiur Melambai pada umumnya, berbagai kasus korupsi. Tugas kita wartawan menyakan bagaimana komitmen beliau terkait penuntasan persoalan hukum tersebut untuk diberitahukan ke publik. Tapi, kalau begini sepertinya Kapolda baru belum jelas,” keluh Jane Tungkagi, salah seorang jurnalis media cetak di Sulut.

“Jadi benar kata teman-teman wartawan yang pos di Polda. Sampai sekarang mereka belum pernah dilayani Kapolda terkait informasi yang seharusnya diketahui oleh masyarakat Sulut. Terutama soal komitmen Kapolda dalam memberantas kasus korupsi dan penuntasan kasus tawuran yang marak. Kalau ditanya, jawaban Kapolda ‘nanti saja, saya masih banyak acara’,” ketusnya.

Pernyataan kritis diungkapkan jurnalis yang lain, Jerry Palohon dan Joyke Watania. Mereka bahkan menilai, sikap yang diperagakan Kapolda sangat bertentangan dengan sejumlah aturan di negeri ini, termasuk visi-misi Polri.

“Polisi kini sedang membangun image ke publik sebagai sahabat masyarakat, yang melayani dan membantu memecahkan persoalan masyarakat. Itu bukan pencitraan semata tapi komitmen Polri yang terus diupayakan untuk diwujudnyatakan. Tapi kalau melihat sikap pak Kapolda, sepertinya tidak sejalan dengan itu,” ujar keduanya.

“Polri itu berkomitmen melakukan penegakan hukum yang adil dan trasparan, jujur dan akuntabel. Polri tidak berbohong dan curang, sewenang-wenang tapi bertangungjawab. Dengan demikian, kami pikir tanggungjawab Kapolda untuk bisa menegaskan hal itu ke publik. Tindakan itu penting tapi pernyataan itu juga tak kalah penting. Karena dari situ awalnya masyarakat bisa menguji komitmen beliau,” sambung kedunya.

Palohon dan Watania pun berharap, Kapolda yang baru bisa lebih bersabat dengan masyarakat Sulut. Mampu terbuka dan komunikatif dengan masyarakat, terutama dengan para jurnalis.

“Tugas kita kan memang bertanya, mencari informasi dan tugas pak Kapolda menjawab. Kalau tidak mau menjawab, terkesan ada yang ditutup-tutupi. Ini jelas bertentangan dengan soal keterbukaan informasi publik yang terus digaung-gaungkan pemerintahan Presiden Jokowi kini,” sembur mereka.

Beragam dugaan miring yang muncul dan kini menyasar Kapolda Brigjen Pol Wilmar Marpaung, sebelumnya sempat ditepis pihak Polda Sulut.
Kabid Humas Polda Sulut, AKBP Wilson Damanik, menjelaskan Kapolda Wilmar akan selesaikan masalah tidak hanya dengan kata-kata. "Kapolda Wilmar bukanlah NATO (No Action Talk Only). Beliau bukan hanya akan bicara, tapi akan ada realisasinya," tandas Damanik. (tim me)