Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akan segera dibuka. Peluang produk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dari negara-negara tetangga seperti Filipina diprediksi akan menguasai pasar di Sulawesi Utara (Sulut). Hal ini dikhawatirkan oleh pemerintah daerah, terlebih dengan tingginya upah minimum provinsi yang secara otomatis mempengaruhi harga produk dari UKM Sulawesi Utara.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulut, Ir Rene P Hosang MSi, saat menggelar sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi UKM.

"Selain dipengaruhi oleh upah minimum provinsi, produk UKM Sulut masih belum berkualitas jika dibanding dengan produk serupa dari Filipina. Ini akan menjadi kendala saat MEA diberlakukan," ujar Hosang yang didampingi Kepala Bidang Bimbingan dan Advokasi, Conny Timporok SP MSi.

Melalui kegiatan yang dihadiri oleh sejumlah pelaku UKM itu, Hosang mengharapkan pentingnya HKI dalam pembangunan karena memberikan perlindungan hukum dan sekaligus sebagai pendorong kreatifitas bagi masyarakat.

"Sosialisasi ini penting dan diharapkan dimanfaatkan sebaik mungkin, karena berguna untuk perlindungan hukum dan sekaligus sebagai pendorong kreatifitas bagi masyarakat pelaku UKM," harap mantan Kepala Dinas Perkebunan Sulut ini.

Lebih lanjut Hosang mengatakan, melalui sosialisasi ini masyarakat pelaku UKM bersama pemerintah dapat mengantisipasi masuknya produk asing namun berasal dari Sulut.

"HKI yang membantu mengantisipasi masuknya produk luar namun buatan local. Selain itu memacu para pelaku UKM Sulut meningkatkan produktivitas, mutu, dan daya saing produk ekonomi," pungkasnya. (tim me)