Nada minor Puan Maharani yang didengungkan ke arah Joko Widodo, memantik reaksi miring publik negeri. Nyanyian beraroma ‘underestimate’ yang beberapa kali diperagakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu dianggap tak pantas dipertontonkan di hadapan publik. Aksi melawan gerak palu sang Presiden dinilai bukti anak mantan Presiden RI ke-5 itu melecehkan pimpinannya di Kabinet Kerja.

Beragam pendapat digulirkan sejumlah pengamat ketika menganalisa hubungan Puan Maharani dengan Joko Widodo. ‘Serangan-serangan’ yang dilontarkan Puan ke Jokowi dinilai sebagai buah ketidakpuasannya terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Teranyar, ketegangan itu kembali mengencang. Publikasi hasil kerja sebuah lembaga survey disinyalir jadi pemantik. Jokowi lebih disukai publik untuk menduduki punggung Banteng Moncong Putih ketimbang seluruh trah Soekarno yang hingga kini memegang posisi penting di tubuh PDIP. Jokowi dianggap ancaman. Namun dugaan itu ditampik kubu Puan dan PDIP.

Ada pendapat publik, sikap Puan yang kadang terkesan ‘meremehkan’ Jokowi karena jabatan dalam PDIP yang disandangnya. Pendapat lain menyebutkan, gambaran hubungan Puan dengan Jokowi kini merupakan buah ketegangan yang terbangun antara keduanya sejak proses pencalonan Presiden waktu lalu.
 
 
PUAN TERANG-TERANGAN MELAWAN JOKOWI
Puan Maharani dianggap tidak memegang teguh komitmen yang telah dibangun bersama Presiden Jokowi. Sekretaris Fraksi Partai NasDem, Syarif Abdullah Alkadrie, pun meminta Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu segera melepas jabatan fungsional di partai politik.

“Semua Menteri harus taat pada komitmen yang sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo,” ujar Syarif saat dihubungi, Senin (30/3).

Sejak awal dilantik, Presiden Jokowi sudah menagih komitmen para Menteri untuk tak rangkap jabatan di partai dan pemerintahan. Kenyataannya, hingga kini, Puan masih tercatat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Politik dan Hubungan Antarlembaga PDIP.

Komitmen tak rangkap jabatan memang tak diatur dalam undang-undang atau peraturan resmi lain. Namun, aturan itu menjadi komitmen moral yang harus dipatuhi semua Menteri. “Jadi, apa pun konsekuensinya, itu harus diikuti karena sudah jadi komitmen moral,” ketusnya.

Aturan tidak rangkap jabatan ini disampaikan Jokowi ketika masih dalam proses penyusunan kabinet. Saat itu Jokowi sempat menolak memasukkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar dalam jajaran kabinet lantaran Muhaimin memilih tetap menjadi Ketua Umum PKB.

Adapun Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memilih nonaktif sebagai Sekretaris Jenderal PDIP. "Begitu dilantik (jadi menteri), saya langsung nonaktif," aku Tjahjo pada Selasa, 28 Oktober 2014. Tak cuma itu, Tjahjo juga telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019.

Langkah serupa juga dilakukan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi dan Menteri Perindustrian, Saleh Husin. Keduanya resmi nonaktif sebagai pengurus Partai Hati Nurani Rakyat.

“Dengan ini, saya sampaikan permohonan untuk berhenti dari tugas dan jabatan sebagai pengurus DPP Partai Hanura, terhitung sejak ditandatanganinya surat pengunduran diri ini,” tutur Yuddy di Jakarta, 29 Oktober 2014.
 

SEBUT JOKOWI PETUGAS PARTAI
Baru-baru ini, Puan Maharani kembali menyita perhatian publik. Politisi PDIP ini menegaskan, Joko Widodo masih menjadi petugas partai tersebut. Hal itu disampaikan Puan menyikapi wacana organisasi Pro Jokowi (Projo) berubah format menjadi partai baru dan mengusung Jokowi sebagai calon presiden pada pemilu mendatang. Menurut Puan, setiap orang memiliki hak untuk membentuk parpol dan menentukan sikap partainya.

"Itu kan hak politik semua warga negara. Asal ada orangnya, ada nama parpolnya, boleh-boleh saja. Sah-sah saja semua orang mau bangun parpol," kata Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Tidak dipermasalahkan jika nantinya Jokowi bersedia diusung oleh Projo pada pemilu mendatang. Demikian pula jika Jokowi bersedia dicalonkan sebagai presiden oleh partai selain PDIP.

Namun, Puan mengingatkan bahwa Jokowi sebelumnya berhasil menjadi presiden karena diusung oleh PDIP. Oleh karena itu, secara etika politik, Jokowi masih menjadi bagian dari partai berlambang banteng tersebut.

"PDIP bersama Jokowi dan Jokowi masih sebagai petugas partai, kader PDIP," sebut Puan.

Pernyataan itu memancing reaksi kritis sejumlah kalangan. Pemimpin Redaksi Berita Satu TV, Don Bosco Selamun, memprotes adanya pernyataan dari politisi PDIP yang menyebut Jokowi adalah petugas partai. Ungkapan tersebut tidak tepat dilontarkan di depan publik, apalagi setelah Jokowi menjabat sebagai Presiden.

"Akan lebih baik kalau bukan disebut petugas partai, tapi misalnya, Pak Jokowi kader terbaik PDIP. Kalau petugas partai itu kesannya Jokowi pesuruh," ucap Don Bosco.

"Menurut saya apa yang dikatakan Puan itu tak pantas," sembur pengamat politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Victor Silaen.

Jokowi adalah atasan Puan Maharani dalam kabinet, sekaligus Presiden rakyat Indonesia. Dengan menyebut Jokowi sebagai ‘petugas partai’, Puan seakan memperlihatkan sikapnya yang menyetujui sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai orang pertama yang membuat istilah tersebut.

"Seharusnya istilah yang kesannya melecehkan itu tidak disebut-sebut lagi sekarang, baik oleh pihak-pihak lain apalagi oleh orang-orang PDIP sendiri," tandas Victor.

Seharusnya seluruh pihak memberikan penghormatan yang sewajarnya kepada Jokowi selaku Presiden Indonesia yang sah.

Victor mempertanyakan tingkah laku sejumlah kader PDIP belakangan ini yang seolah-olah memandang Jokowi sebelah mata. Dia meminta PDIP menyadari bahwa Jokowi merupakan figur yang membuat PDIP dapat menang dalam Pileg 2014 lalu.

"Jokowi kini milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik PDIP. Jadi, berilah penghormatan yang seharusnya kepada presiden Indonesia itu," pintanya.

Diketahui, politisi senior PDIP, Pramono Anung, sempat membela Puan Maharani yang menyebut Presiden Jokowi sebagai petugas partai. Menurut Pramono, ucapan tersebut tidak sengaja dilontarkan oleh Puan karena terpancing oleh pertanyaan yang diajukan wartawan. Hal tersebut disampaikan Pramono dalam diskusi bertajuk ‘Benarkah Jokowi Boneka Megawati?’ di Jakarta.
 

JOKOWI DIKABARKAN PERNAH DIUSIR PUAN
Kabar memanasnya internal elit PDIP menjelang Pilpres 2014 berembus kencang ke publik ketika itu. Calon presiden dari PDIP, Joko Widodo, diusir dari rumah Megawati Soekarnoputri oleh Puan Maharani, Rabu, 9 April 2014.

The Jakarta Post melalui situs Thejakartapost.com, Sabtu (12/4/2014), menulis saat itu Jokowi mengunjungi rumah Megawati, Jl. Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu malam. Kabarnya, kedatangan Jokowi untuk mengikuti evaluasi perolehan suara PDIP yang di bawah target (27%) berdasarkan hitung cepat (quick count).

“Sebelum masuk rapat, kepada wartawan, Jokowi mengatakan dia tidak puas dengan hasil perolehan suara dan menyalahkan strategi politik PDIP yang dianggapnya belum maksimal,” tulis The Jakarta Post.

Sekitar 15 menit kemudian, Jokowi muncul dalam pertemuan dan mengatakan hal yang sama. Sebelum meninggalkan pertemuan, dia mengatakan berterima kasih atas seluruh elemen PDIP atas kemenangan partai tersebut.

“Sebuah sumber di PDIP yang enggan disebut namanya, mengatakan terjadi debat panas di dalam ruangan antara pendukung Jokowi dan putri Megawati, Puan Maharani, yang menjadi pemimpin divisi pemilihan umum,” tulis The Jakarta Post. “Kedua kubu saling tunjuk jari dan saling menyalahkan.”

“Puan lalu menyuruh Jokowi keluar. Dia sangat kecewa karena dia berharap popularitas Jokowi bisa membantu PDIP menang setidaknya sampai 30% suara, sehingga membuka jalan bagi dia menjadi kandidat wakil presiden,” tulis The Jakarta Post mengutip pernyataan sumber tersebut.

Megawati juga disebutkan sampai menitikkan air mata sepanjang debat tersebut. Namun kata sumber, Megawati menangis bukan karena melihat Jokowi diusir dari rumahnya, tapi karena terlihat ada gap antara Puan dan putranya, Prananda Prabowo, yang mendukung Jokowi.

Sementara itu, politisi PDIP, Aria Bima, membantah kabar itu. Menurut Aria Bima, hubungan Puan dan Prananda baik-baik saja. Bahkan dia menyebut Puan mendukung Jokowi. “Saya mengenal dengan baik keduanya, Prananda dan Puan. Puan jelas mendukung Jokowi sepenuh hati. Tampaknya ada pihak-pihak yang ingin bikin rebut dengan menyebarkan cerita tentang keretakan partai kami,” tulis The Jakarta Post mengutip pernyataan Aria Bima. (kom/tmp/sol)