Ancaman Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) harus diseriusi. Peran seluruh elemen masyarakat sangat penting untuk mengantisipasi persoalan tersebut merebak di wilayah Indonesia. Pendapat itu dilontarkan personil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Hj. Ayub Ali Albugis.

Menurutnya, tugas dan tanggungjawab untuk menjaga keamanan dan kedamaian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah kewajiban Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tapi, wilayah Indonesia yang luas, terdiri dari ribuan pulau, perbandingan jumlah aparat keamanan yang tidak sesuai dengan jumlah penduduk, menjadi persoalan tersendiri. Di disini peran masyarakat menjadi sangat penting.

“Makanya masyarakat yang jadi ujung tombak untuk menginformasikan bilamana terjadi keanehan-keanehan soal model ibadah dan hal-hal lain yang patut dicurigai. Bukan hanya Islam, tapi di agama lain juga,” kata Ayub, Kamis (26/3).

Di sisi lain, tokoh agama Sulut ini berpendapat, pemerintah perlu mengantisipasi keluarnya warga Indonesia untuk bergabung dengan kelompok ISIS di Timur Tengah. “Masalah ISIS penting, kenapa imigrasi teledor sehingga lewat rombongan ke luar negeri. Padahal jauh-jauh hari sudah bisa diantispasi,” nilai Ayub.

“Tutup jalur menuju Istambul, Turki. Tutup jalur pariwisata ke Timur Tengah untuk sementara, untuk menetralisir keadaan dulu. Membenahi sistem keamanan kita untuk mengatisipasi persoalan itu,” tandas wakil rakyat dari daerah pemilihan Kota Manado ini.

Politisi PAN itu menilai, bukan tidak mungin ada warga Indonesia masuk ke Timur Tengah menggunakan momen tour namun lari di tengah jalan. “Sebenarnya sudah diantisipasi arah ke Timur Tengah. Perusahan-perusahan tour untuk sementara ditutup dulu. Khususnya yang ke Turki, Maroko, Siria,” kata ayub.

Ia juga berpendapat, kalau ada warga negara yang ke luar negeri dan didapati mengikuti pelatihan-pelatihan yang tidak sesuai dengan kerangka NKRI, falsafah dan ideologi NKRI, begitu ia kembali paspornya dicabut. “Sehingga ia tidak bisa keluar. Bukan ditolak di NKRI tapi supaya aman, tertibkan paspornya seumur hidup sehingga dia tidak bisa kemana-mana. Kalau perlu sampai anak keturunan keberapa tidak bisa keluar. Menkumham bisa keluarkan aturan itu,” tandasnya. (joyke watania)