SEPAK terjang teroris di Indonesia kian membahayakan. Pendanaan aksi terorisme tak lagi dilakukan secara diam-diam dengan menggunakan dana perseorangan.  Modus pembiayaan aktivitas dari kelompok militan yang identik dengan kekerasan kini melibatkan uang dengan skala yang besar.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berhasil menemukan adanya pendanaan sebesar kurang lebih Rp 7 miliar untuk kegiatan jaringan teroris di tanah air. Uang berasal dari donatur di dalam negeri.  Fenomena memiriskan itu, menuai keprihatinan dari Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla.

Temuan itu dinilai akan berdampak  berdampak negatif pada ekonomi Indonesia. Asal muasal dana harus dicari sekaligus ditelusuri kebenaran apakah anggaran itu dimanfaatkan untuk kegiatan terorisme.

"Kita harus mencari tahu itu uang untuk apa dari mana. Harus jelas juga. Jangan sampai nanti ada transfer ke luar negeri langsung dicurigai juga (untuk terorisme). Nanti berbahaya untuk ekonomi kita," ujar JK di kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

"Tapi itu kan memang jaringan internasional. Tentu saling membantu pasti. Jumlahnya saya tidak tahu, memang saya baca ada dari Australia, macam-macam," sambung JK yang mengaku belum mendapat laporan dari PPATK soal temuan itu.

Atas temuan tersebut, diperlukan langkah-langkah pemerintah seperti membekukan rekening tersebut. Namun menurut JK, PPATK tidak bisa membekukan rekening tersebut. "Yang bisa (membekukan) polisi atau aparat hukum untuk mmeminta ke bank masing-masing," tandasnya.

Wakil Kepala PPATK Agus Santoso pada Senin (23/3) lalu mengatakan, pihaknya menemukan Rp 7 miliar yang diduga untuk kegiatan terorisme. Di luar itu, ada juga aliran dari Australia.

"Perkembangan terakhir untuk Indonesia atau lokal, sudah ada yang cukup besar, ada yang mencapai Rp 7 miliar. Jaringannya sudah merambah ke bisnis. Ada yang jual buku, herbal, bahkan yang bahaya itu ada yang usaha kimia," kata Agus.(dtc)