AKSELERASI pemerintahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), terancam mandek. Pegawai Negeri Sipil (PNS), dikabarkan mulai  hijrah ke daerah asal. Komitmen minimal 10 tahun mengabdi di daerah pemekaran Bolmong induk, tak diindahkan.

Kabupaten yang baru seumur jagung itu, ditengarai hanya dijadikan batu loncatan untuk menjadi abdi negara. Beberapa PNS diantaranya disinyalir telah lolos pindah ke daerah lain. Sedangkan puluhan usulan mutasi  lainnya, diinfokan telah berada di meja Bupati, tinggal menunggu persetujuan.

Umumnya yang minta mutasi adalah PNS yang baru direkrut dua hingga tiga tahun belakangan. Fenomena memprihatinkan itu menuai reaksi keras dari beragam elemen warga, termasuk pimpinan legislator Bolmut. “Kelihatannya Bolmut hanya dijadikan batu loncatan oleh warga pendatang untuk menjadi PNS. Banyak warga luar yang jadi PNS disini (Bolmut, red), kini mulai minta pindah,” sembur tutur Donal Lamute salah satu pemerhati pemerintahan di Bolmut.

“Masalah ini tak bisa dibiarkan oleh Pemkab Bolmut. Kan mereka sudah menandatangani kontrak kerja untuk bertugas di Bolmut minimal 10 tahun. Kalau mereka diberi kesempatan mutasi, ini jelas akan sangat berpengaruh di pemerintahan. Sebab Bolmut saja masih kekurangan PNS,” imbuhnya.

Nada tegas juga dilontarkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmut Karel Bangko, SH. Politisi Golkar itu mengaku telah mendapat informasi itu. Sikap Pemkab Bolmut pun ikut dikritisi.

“Ya, saya sudah dengar info itu dari masyarakat. Awal tahun ini, katanya banyak PNS dari luar Bolmut yang minta mutasi. Ini pasti akan kita telusuri. Jika terbukti, kita akan memanggil hearing Kepala BKDD Bolmut,” singkat Bangko saat diminta keterangan, usai memimpin rapat badan musyawarah (Banmus) DPRD Bolmut.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Bolmut,  Maskun Antogia, ketika dikonfirmasi tak menampik adanya PNS yang meminta untuk dimutasikan. Pun begitu, Antogia mengklaim belum disetujui oleh Bupati.  “Ya, memang dari tahun lalu sudah banyak PNS yang bermohon untuk pindah keluar daerah. Namun sampai saat ini belum diberikan izin untuk mutasi oleh bupati,” tampiknya.

Ia pun mengaku siap untuk dipanggil hearing oleh DPRD terkait hal itu. “Kalau diundang tentu akan kita penuhi untuk memberikan penjelasan,” kuncinya.(ricky babay)