Ada hal baru di Gedung Cengkeh. ‘Door Lock Access Control System’ menempel di setiap pintu. ‘Hiasan’ itu membuat rumah rakyat Sulawesi Utara (Sulut) tampak canggih. Namun pemandangan tersebut memantik reaksi minor. Nada pedas mengiang, menyasar para penentu kebijakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut).

Sejumlah personil DPRD Sulut tampak kebingungan saat hendak memasuki ruang komisi. Ferdinand Mangumbahang, Yudi Moniaga, Ivon Bentelu, terlihat sedikit terkejut. Ada ekspresi senyum menghias namun tampak merasa aneh sendiri. Mereka sepertinya belum mengetahui jika mulai Senin (23/3), akses menuju ruang kerja mereka sudah dipasangi kunci pintu elektronik yang hanya bisa diakses dengan ID card reader.

“Ini sudah terlalu overacting. Para wakil rakyat sengaja membatasi akses rakyat Sulut untuk berjumpa dengan mereka. Itu dianggarkan di Sekretariat Dewan tapi pasti dilakukan atas persetujuan pimpinan DPRD. Kemungkinan besar juga diusul oleh anggota DPRD,” keluh tokoh pemuda Sulut, Andre Tandiapa, saat menyaksikan pemandangan tersebut.

“Tapi luar biasa. Ini mungkin pertama di Indonesia. Gedung DPRD RI saja tidak begitu. Ini rumah rakyat bos-bos. Hal sekecil apapun bisa ditangkap sebagai ekspresi pikiran dan hati para penghuninya,” ketusnya.

Nyanyian miring senada dilontarkan pengamat pemerintahan Sulut, Taufik Tumbelaka. Kehadiran ‘door lock electric’ itu dianggap menciptakan jarak antara rakyat dengan wakilnya di DPRD Sulut.

“Alasan untuk tertib bagus, tapi caranya tidak benar. Harusnya taru staf saja di situ. Setiap yang datang, staf tanya saja keperluannya apa. Akibatnya terjadi jarak rakyat dengan dewan. Ini terlalu berlebihan,” nilai Tumbelaka.

“Kesannya ada balutan protokoler tapi rakyat melihat menara gading. Aparat keamanan saja yang ditambah. Tapi selama ini juga kan tidak ada insiden berbahaya yang terjadi di dewan Sulut,” sambungnya.

Menurut Tumbelaka, kebijakan itu memberi kesan APBD tidak pro rakyat. “Harusnya CCTV lebih pas. Berkas yang bisa diakses taru di luar saja. Yang perlu diamankan, disimpan. Ini negatifnya lebih besar ketimbang positifnya. Sekarang zamannya keterbukaan informasi publik. Ini langkah sangat mundur,” kata Tumbeleka berpendapat.

Pihak Sekretariat DPRD Sulut ketika dikonfirmasi menjelaskan, kunci elektronik itu dibuat untuk kemanan semata.

“Di dalam kan banyak berkas-berkas, kita takut kehilangan. Itukan rungan komisi jadi tidak semudah begitu orang masuk. Pengamanan saja, tidak ada maksud lain. Pimpinan Dewan juga tahu itu,” jelas Sekretaris DPRD Sulut, Bartolomeus Mononutu.

Diakuinya, tindakan tersebut diambil karena sebelumnya sempat terjadi kehilangan di gedung dewan. “Nanti siapa saja bisa masuk. Tidak ada masalah. Semua untuk pengamanan. Tidak ada maksud membuat jarak antara kita dengan dengan masyarakat. Kan ada berkas-berkas yang hilang. Sementara, ada berkas-berkas yang tidak semudah itu orang baca,” terangnya.

Sementara, Ketua DPRD Sulut, Steven Kandouw, ketika dimintai tanggapan, terkesan tidak begitu mempersoalkan hal ini. “Teknis-teknis begitu masakkan musti pimpinan yang ngurus,” tulis Kandouw via Short Message Service (SMS).

Para legislator Sulut sendiri melempar beragam pendapat terkait hal tersebut. “Saya tadi kira torang pe pintu rusak. Tola-tola nda boleh maso,” ujar Ketua Komisi IV, James Karinda sembari tersenyum.

“Saya pe urusan, kalau ada tamu, terima. Pokoknya komisi empat terbuka. Siapa saja bisa masuk. Kalu so tatutup tu pintu, SMS saya.”

Lain halnya dengan personil Komisi I, Rasky Mokodompit. Menurutnya, door lock electric itu seharusnya tidak diadakan.

“Baiknya itu dibuat di kantor baru nanti. Tapi jangan di pintu-pintu tiap komisi dan anggota dewan. Kan akses masuk ada pegawai, wartawan, masyarakat. Kalau di setiap ruang anggota ngapain pakai begitu. Selama ini kan aman, tidak pernah ada kehilangan,” aku Mokodompit. (rikson karundeng)