Semua pejabat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) tak terkecuali yang terlibat masalah hukum, konsekuensinya harus non job. Penegasan ini dikatakan Bupati, Hi Herson Mayulu SIP, menanggapi ada salah satu oknun pejabat esalon dua yang tersandung masalah hukum.

“Referensinya jelas soal peneggakan disiplin pegawai sesuai PP 53 soal disiplin PNS,” jelas Papa Ven, sapaan akrabnya.

Ditegaskannya pula, dalam penegakan aturan, tidak pandang bulu, siapa yang terlibat dalam masalah hukum konsekuensinya harus rela melepas jabatannya. Apalagi visi yang dibangun bupati pertama pilihan rakyat ini adalah kabupaten religius, berbudaya maju dan sejahterah. Langkah tegas politisi PDI-P mendapat dukungan kalangan masyarakat.

Seperti dikatakan Ketua LSM Masjid Indonesia, Zainal Van Gobel, langkah Bupati sudah tepat karena ada aturan yang mengatur soal disiplin pegawai.

“Langkah tegas beliau tak perlu dipersoalkan tetapi harus kita dukung, ini contoh bagi semua PNS,” jelas Zainal.

Ditambahkannya, apalagi jika oknum pejabatnya tertangkap tangan melakukan pelanggaran hukum. “Sebagai pejabat seharusnya menjadi
panutan di tengah masyarakat, bukan sebaliknya,” tambahnya. (stanly kakunsi)