Kisruh internal partai yang kini mendera sejumlah partai politik di Indonesia, ikut menggusarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dualisme kepengurusan yang menjadi buah konflik dikhawatirkan akan mengganggu tahapan pemilihan kepala daerah yang kini mulai bergulir.

“Kita sebenarnya sangat berharap partai politik yang akan mengusung calon kepala daerah nanti tidak ada masalah,” ujar Ketua KPU Sulawesi Utara, Yessy Momongan.

Namun, diakuinya untuk menghadapi kasus semacam itu pihak penyelenggara Pemilu tetap akan mengacu dari aturan yang berlaku.

“KPU itu pelaksana Undang-Undang. Kami melakukan dua hal dalam pencalonan, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual,” papar Momongan, sembari mencontohkan jika legitimasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) merupakan hal penting yang akan menjadi acuan KPU ketika melakukan verifikasi administrasi.

“Tapi memang ada aturan main. Kita tunggu saja pengesahan Perkpu, mekanisme akhir verifikasi administrasi dan faktualnya seperti apa. Tapi saya berharap kami tidak didorong masuk dalam persoalan internal partai. Biarlah kami bermain on the track dari sisi aturan main,” tandasnya.

Ditambahkan Momongan, persiapan Pilkada serentak di Sulut yang akan digelar Desember nanti, kini sudah mulai dimatangkan. Pengumuman pendaftaran pasangan calon sendiri akan dimulai dari 10 Juli-19 juli 2015.

“Untuk pendaftaran pasangan calon 22 Juli-24 Juli 2015. Baru sesudah itu ada serangkaian tes yang harus diikuti. Itu ada dalam draft Perkpu, tetang tahapan program dan pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,” terangnya. (rikson karundeng)