Pemerintah sebagai penentu kebijakan belum mampu berbuat banyak ketika menghadapi krisis beras yang kini dihadapi masyarakat. Instrumen operasi pasar (OP) kian gencar diterapkan. Akan tetapi OP belum bisa menekan tingginya harga beras di pasaran. Sosialisai dan publikasi menjadi penghalang karena tidak menjangkau setiap lapisan masyarakat.

Menanggapi komentar-komentar yang ramai disuarakan, pihak pemerintah daerah Sulut melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ir Jenny Karouw MSi, menyampaikan bahwa kenaikan harga beras dan komoditas lain yang terjadi merupakan mekanisme pasar (tercipta sendiri) dan bukan merupakan keputusan pemerintah.

“Perubahan harga dipasar dikarenakan tercipta sendiri tanpa adanya campur tangan pemerintah,” katanya saat dihubungi manadoexpress.co, Rabu (11/3).

Disinggung soal peran pemerintah dalam menanggulangi gejolak ini, Karouw hanya berujar bahwa pemerintah sudah melakukan OP akan tetapi animo masyarakat sangatlah kurang.

Dia menilai minimnya pembeli oleh warga disebabkan masalah selera. Dan untuk langkah kongkrit selanjutnya pemerintah hanya sekedar memantau saja. Diapun mengklaim bahwa saat ini harga dipasaran sudah cenderung stabil.

Lanjutnya, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan para dinas terkait serta Badan Urusan Logistik (Bulog) serta para pelaku pasar diantaranya para penyalur untuk tidak menahan ataupun menimbun beras di gudang agar tidak tercipta kelangkaan.

Menurutnya, saat ini untuk produksi beras lokal cukup banyak dan tidak ada masalah.

“Saat ini stok di Bulog masih banyak dan bisa untuk tujuh bulan ke depan,” terangnya.

Tak lupa dia menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memborong serta melakukan penimbunan beras. Supaya tidak menimbulkan kelangkaan. (harjunata kalalo)