Pemerintah Dituding Hanya Menonton
Manado, ME
Melonjaknya harga beras di pasaran memicu kepanikan dikalangan masyarakat Sulawesi Utara (Sulut), efek kenaikan harga beras berakibat naiknya harga-harga kebutuhan pokok lainnya, imbasnya terjadi inflasi (kenaikan harga secara terus menerus dalam periode waktu tertentu) yang tak terkontrol. Pengaruh inflasi menyebabkan daya beli masyarakat sebagai konsumen turun.
Nada meringis pun mulai terdengar dari kalangan masyarakat bawah. Pasalnya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, masyarakat mulai kelabakan karena harus mengikat pinggang lebih erat.
“Gara-gara harga beras deng harga-harga laeng so nae, terpaksa torang so musti ba putar otak mo ator tu pengeluaran,” kata Deysi Ondang warga Tingkulu.
Mengkritisi fenomena ini, para pakar dan akademisi mulai berkomentar. Mereka mulai menyalahkan pihak pemerintah yang kurang siap dalam mempersiapkan kebijakan, karena kurang matang, dan tidak memperhitungkan gejala-gejala sesudahnya sehingga hasilnya pun di luar prediksi.
Peneliti dan Pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado DR Deby Rotinsulu SE MSi, mengatakan bahwa sebelum mengambil langkah, pemerintah seharusnya mengkaji lebih dahulu apakah langkah itu sudah tepat atau tidak. Dikarenakan menyangkut dengan kepentingan rakyat.
“Kebijakan yang terburu-buru hanya akan menyebabkan gangguan, dan jika sudah timbul gangguan maka pemerintah sendiri yang akan kena getahnya. Sebenarnya pemerintah harus membuat kajian yang mendalam guna menemukan formula yang tapat, sehingga bisa menciptakan stabilitas perekonomian,” ujar pakar Keuangan Daerah ini.
Dia menilai kenaikan harga beras disatu sisi membawa angin segar bagi para petani karena dapat meningkatkan kesejahteraan. Akan tetapi yang diuntungkan hanyalah para petani itu sendiri sedangkan di lain pihak masyarakat umum yang jadi konsumen yang harus menanggung imbasnya.
“Penting diperhatikan bahwa pemerintah jangan hanya melihat dari satu sisi saja, karena didalam perekonomian sangat kompleks. Untuk itu pemerintah harus mampu membuat suatu proteksi dalam menanggulangi fenomena ini,” ujarnya. (harjunata kalalo)



































