Semakin mendekati hari ‘H’ pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), yang rencanakan akan digelar September 2015 ini, membuat Dinas Sosial (Dinsos) Boltim semakin berhati-hati melangkah untuk penyaluran bantuan. Hal itu untuk mengantisipasi adanya unsur kepentingan politik yang masuk dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) tersebut.

Dijelaskan Kepala Dinas Sosial Boltim Saiful Umbola, sejak jauh-jauh hari pihaknya telah mengantisipasi wacana tersebut dengan memberikan sosialisasi pemahaman kepada para warga/kelompok calon penerima Bansos, serta memverifikasi berkas proposal yang masuk ke Dinsos.

“Kami teliti dan sangat hati-hati, karena ini masalah bantuan pemerintah yang sudah tertera dalam program kerja dan juga  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang tentunya juga harus dituntaskan,” terang Umbola.

Selain itu, dirinya juga menerangkan bahwa semua penyaluran Bansos tersebut juga tidak lepas dari pengawasan dari berbagai unsur instansi pengawasan. Seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun masyarakat, melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) resmi yang sewaktu-waktu bisa datang memeriksanya.

“Jadi, tidak sembarangan kami menyalurkan Bansos. Apalagi, ini adalah tahun politik seperti sekarang ini. Dimana, terget kami agar semua Bansos yang ada sekarang dan ke depan nanti bisa tersalurkan tepat sasaran, serta  administrasinya jelas,” tandas Umbola. (ismail batalipu)