Usaha untuk menekan anggaran pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) yang akan digelar serentak di Sulawesi Utara, terus dilakukan para wakil rakyat di Gedung Cengkeh. Dewan Sulut pun berpendapat, sinergitas penyelenggara Pemilukada di Provinsi dan Kabupaten/Kota akan jadi kunci. “Kita belajar di Semarang, pemilih mereka di Jawa Tengah 22 juta lebih. Satu Provinsi dan dua Kabupaten/Kota yang menggelar Pemilukada serentak. Mereka menghabiskan dana 250 miliar rupiah,” terang personil Komisi I DPRD Sulut, Denny Harry Sumolang.

“Kalau melihat jumlah pemilih kita di Sulut, tarulah 10 persen saja dari itu, berarti  2,2 juta pemilih. Jadi untuk Pemilukada Provinsi dan 8 Kabupaten/Kota, anggarkan saja 25-30 miliar rupiah. Itu sudah lebih,” sambungnya.

Menurutnya, jika sinergitas KPU Provinsi dan 7 Kabupaten/Kota lainnya berjalan baik, anggaran akan bisa ditekan maksimal. “Kita belajar di Semarang, karena sinergitas KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi jalan dalam proses tahapan hingga rekapitulasi suara, penghematan anggaran bisa terjadi. Anggaran itu terpotong hampir 3/4 anggaran. Apalagi pembiayaan sosialisasi dari APBN. Itu anggaran yang terpotong sangat signifikan,” papar Sumolang.

Untuk merealisasikan harapan itu, Komisi I DPRD Sulut akan melakukan pembahasan dengan seluruh penyelenggara Pemilikada serentak di Sulut. “Kita akan hearing dengan KPU Provinsi dan 7 Kabupaten/Kota. Kita akan bicarakan sinergitas, budgeting hingga pengawasannya. Ketika bersinergi, di situlah pemangkasan akan bisa dihitung dan akurasinya sagat tepat,” nilai politisi PKPI ini.

“Anggaran yang pas, akan kita hitung bersama. Kita akan dengar dulu masukan-masukan baru akan kita godok besar anggaran yang pas nanti. Kuncinya hanya sinergitas. Kalau tersosialisasi dengan baik, pemanfaaatan anggaran bisa dimaksimalkan,” kunci Sumolang. (rikson karundeng)