Kendaraan bermotor berplat luar Sulawesi Utara (Sulut) jadi persoalan penting di daerah Nyiur Melambai. Parahnya, pihak Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Provisi Sulut tak mengantongi data pasti jumlah kendaraan plat nomor luar yang beroperasi di Sulut. Persoalan lain yang mengikuti, data jumlah kendaraan roda empat di Polda Sulut dan Dipenda tidak sama. Data di Polda mencatat angka yang lebih besar.

Hal itu diungkapkan Kepala Dipenda Provinsi Sulut, Roy Tumiwa, saat menggelar rapat pembahasan Revisi Perda Pajak Daerah bersama Pansus DPRD Sulut. “Plat nomor luar, sebelum mutasi belum masuk sistem Samsat sehingga kami tidak tahu persis jumlahnya. Karena soal izin operasional kendaraan ketika tiba di daerah kita itu di Polda,” terang Tumiwa di hadapan tim Pansus.

Kendaraan mewah diperkirakan mendominasi kendaraan berplat luar yang kini ‘bebas’ pajak di Sulut. “Diperkirakan itu ada ribuan kendaraan roda empat. Kebanyakan truk besar seperti tronton dan mobil mewah yang nilai pajaknya besar,” ungkapnya.

Terkait persoalan tersebut, Tumiwa mengaku pihaknya telah menyurat kepada Polda Sulut untuk mendapatkan data agar bisa disesuaikan dengan sistem data terpadu Dispenda Sulut. “Sistem data terpadu ini penting karena yang belum mutasi berarti belum membayar pajak di sini. Itu belum bisa teregistrasi yang otomatis belum masuk ke sistem. Perubahan Perda nanti juga akan mengatur kasus-kasus seperti ini,” papar Tumiwa.

Anggota Pansus Revisi Perda Pajak Daerah, Cindy Wurangian, mendesak pemerintah memaksimalkan potensi dengan mengejar wajib pajak kendaraan bermotor. “Tentu perlu sinkronisasi antara Dispenda dan Kepolisian. Perubahan Perda berdampak positif tapi juga tidak menambah beban. Harus dicari formula mengejar penunggak pajak,” pinta Wurangian.

Rapat ini dipimpin langsung Ketua Pansus Noldy Lamalo, didampingi Wakil Ketua Billy Lombok dan anggota Cindy Wurangian, Edwin Lontoh, Muhamad Yusuf Hamim, Siska Mangindaan dan Denny Harry Sumolang. (joyke watania)