Tondano,ME
Program “bersih – bersih” dikalangan birokrat yang saat ini gencar
dilakukan oleh bupati Minahasa Jantje Wowiling Sajouw (JWS), mendapat
tanggapan miring dari mantan bupati Minahasa Stevanus Vreeke Runtu (SVR).
Menurutnya, dalam melakukan rolling dan menonjobkan pejabat harus
melalui kajian dan mekanisme promosi serta pemberhentian pejabat. Sebab,
pejabat di Minahasa bukanlah pohon Terambesi yang seenaknya
ditebang tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkan.
SVR mengatakan, dalam pergantian penempatan pejabat, rekam jejak
perjalanan PNS sangat penting untuk dijadikan acuan, apakah pejabat
tersebut layak untuk dipertahankan atau dinonjobkan.
“Memang rolling pejabat merupakan kewenangan bupati, namun para
pejabat ini jangan disamakan dengan pohon Terambesi yang seenaknya
dipangkas atau dinonjobkan, hanya karena persoalan suka atau tidak
suka”, imbuhnya.
“Di Minahasa masih banyak pejabat yang mempunyai kualitas dan
kemampuan yang cukup untuk dipercayakan memegang suatu jabatan.
Dan berdasarkan 10 tahun pengalaman saya menjadi bupati, masih banyak
pejabat dan calon pejabat di Minahasa yang bisa dipercayakan untuk
memegang jabatan. Oleh karena itu tidak perlu jika Minahasa
mengakomodir PNS dari luar daerah untuk dipercayakan suatu jabatan
sebagaimana yang dilakukan saat ini, “ ungkap SVR saat diwawancarai
dikediamannya di desa Tonsea, belum lama ini.
Ditambahkannya dalam mengganti pejabat, harus mengedepankan
profesionalisme ketimbang muatan - muatan lain yang dapat
memperburuk citra birokrat di Minahasa. Seperti halnya mengganti
pejabat hanya karena faktor dendam dan faktor politis. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat jangan disusupi kepentingan politik.
“Untuk mengganti pejabat dan menonjobkan pejabat harus menggunakan
nurani, sebab walau bagaimanapun mereka mempunyai keluarga yang harus
dinafkahi. Terkecuali jika pejabat tersebut memang tidak mampu
menjalankan tugasnya dengan baik hal itu sah - sah saja,“ terangnya. (joel polutu/msg)

Foto : JWS - SVR