Pemerintahan di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) diguncang persoalan tak mengenakkan. Pegawai di instansi Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) diketahui mendapat potongan gaji secara sepihak. Itu dilakukan oleh bendahara dinas sebesar Rp 200 ribu per orang untuk diberikan kepada Kasat mereka yang saat ini sedang berada di balik jeruji besi.

Paksaan terhadap 200 pegawai di SKPD tersebut sampai dengan pengancaman kepada mereka. Tanda tangan dengan sukarela untuk potongan atau uang Rp 200 ribu dikembalikan dengan konsekuensi putus kontrak.

Tindakan itu dianggap sangat arogan dan mencoreng pemerintah Kabupaten Minsel. Seharusnya sumbangan itu diberikan dengan sukarela, tidak harus memaksa. “Kalau kita hitung 200 ribu per orang, dikali 200 orang, bisa mencapai 40juta. Ini kan hasil kerja, suar lelah kami sendiri. Jangan semena-mena dipotong oleh bendahara,” ujar para pegawai di Sat Pol PP Minsel.

Persoalan ini menuai sorotan tajam dari anggota DPRD Sulut, Billy Lombok. Dia berharap pemerintah Kabupaten harus melihat dengan jeli persoalan yang terjadi. “Tentu kalau ada PNS yang nakal harus segera diambil tindakan. Bila potongan itu terjadi dengan paksaaan dan tidak sesuai aturan, ini sudah masuk ke ranah pidana,” ketus Lombok.

“Nah ini kalau sudah masuk di ranah pidana, tentu konsekuensinya hukum. Pasti akan ada hukuman,” tegasnya.

Ia pun mengingatkan kepada oknum tersebut agar tidak melakukan tindakan nakal karena ancaman hukuman menanti. “Saya bangian dari masyarakat Minsel merasa sangat prihatin dan sedih. Ini mencoreng pemerintah Kabupaten setempat. Saya meminta kepada stakeholder atau pemerintah setempat harus segera menyelidiki akan dugaan kasus ini.  Terlebih khusus yang berkaitan dengan hak-hak pengawai atau honor yang dipotong gajinya itu,” pinta wakil rakyat Dapil Minsel-Mitra ini.

Dijelaskan Lombok, ada undang-undang tenaga kerja yang mengatur tentang bagaimana pekerja dengan pimpinan. Tidak bisa semena-mena mengambil hak mereka. “Bisa melapor ke Disnaker dengan menyurat dan dilengakapi dengan bukti,” terangnya.

“Saya menghimbau kepada pemerintah jangan membuat lubang yang baru, apalagi ada komplain dari para pegawai. Persoalan ini sangat mengecewakan saya sebagai orang Minsel,” kunci Lombok. (joyke watania)