Kementerian Perhubungan akhirnya turun tangan. Pasalnya tanah yang saat ini sedang dibangun Sekolah Pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) belum memiliki sertifikat tanah. Tanah seluas 21,7 hektar yang terletak di Desa Tawaang, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), masih terhambat pembuatan sertifikat tanah.

"Sejak tahun 2012 sampai 2013 tanah tersebut terjadi komplain dari keluarga Talumepa. Sehingga proses pembuatan sertifikat tidak bisa karena dianggap bermasalah," jelas Asisten II Pemkab Minsel, Farry Liwe, saat memberi keterangan kepada wartawan di Kantor Bupati, Rabu (26/2).

Atas persoalan ini, dia mengatakan Kementerian Perhubungan lewat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) turun langsung menyelesaikan masalah ini.

"Masalahnya sudah selesai. Sudah ada konfirmasi dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tadi Pak Wahju Satrio Utomo, Kepala BPSDMP datang meninjau langsung lokasi pembangunan sekolah BP2IP," kata Liwe.

Liwe menegaskan tidak akan ada lagi masalah dalam pembuatan sertifikat tanah. Semua masalah telah diselesaikan dan pembangunan terus dilanjutkan. Karena proses pembuatan sertifikat sudah tidak ada kendala.

"Sejak awal BPN meminta sebelum dibuat sertifikat harus ada surat dari Kejati bahwa tanah tersebut sudah selesai diproses. Dari Kejati sendiri sudah mengeluarkan surat yang mana sudah tidak ada lagi masalah," tegasnya.

"Permintaan ini langsung direspon Kementerian. Kepala BPSDMP juga sudah bertemu dengan Kejati. Hasilnya BPN sendiri mengatakan sertifikat sudah bisa diproses," sambung Liwe.

Selain untuk menyelesaikan persoalan sertifikat tanah, Liwe mengatakan, kunjungan Kepala BPSDMP ini juga sekaligus melihat sejauh mana proses pembangunan yang sedang dikerjakan.

"Tadi juga sudah disampaikan kepada Kepala BPSDMP pembangunan sekolah akan tuntas tahun 2016 sekaligus dengan penerimaan siswa baru," tukasnya. (jerry sumarauw)