Legislator Bolaang Mongondow (Bolmong) berkicau. Salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di wadah besutan Salihi Mokodongan, diindikasi sarat korupsi. Bola panas sasar Dinas Kesehatan (Dinkes) Bolmong.

Beragam program di instansi yang dinahkodai Drg Rudiawan pada tahun 2014, diduga jadi lahan ‘ATM’ pribadi dan kelompok. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), program Bidang Kesehatan Keluarga (BKK) dan masalah dana kapitasi, ditengarai termasuk diantaranya. “Dana BOK sebesar Rp1,6 milyar dan dana BKK Rp1,8 milyar serta pengadaan  alat kesehatan/alkes, sarat indikasi korupsi,” ungkap Swempry Rugian, salah satu anggota DPRD Bolmong.

Tak hanya itu, dana jasa tenaga medis di Dinkes serta anggaran kapitasi di setiap puskesmas pada bulan April dan Mei 2014 lalu, disebut belum dibayarkan. “Dana-dana itu belum cair sampai sekarang. Di bulan April dan Mei 2014, dana itu masih memakai rekening kepala dinas. Tapi bulan Juni sampai sekarang sudah memakai rekening kepala puskesmas. Semua itu sarat indikasi korupsi,” sembur politisi PDIP itu.

Ia pun menduga dana tersebut masih disimpan di Bank Sulut. “Saya tau modusnya. Kemungkinan besar dana itu  didepositkan di bank. Tapi dinkes selalu berdalih dana belum bisa dicairkan katena belum ada SPJ dari puskes,” urainya.

Pencairan dana di luar April dan Mei di setiap Puskesmas, diduga dipungut 10 persen dari kepala dinas. “Indikasi korupsinya sangat kuat. Kami minta polres atau kejaksaan untuk segera menelusuri dugaan itu. Semua ini demi menyelamatkan Bumi Totabuan, khususnya di Bolmong atas segala tindak yang merugikan negara serta rakyat Bolmong, ” tutupnya.

Kepala Dinkes Bolmong Drg Rudiawan, ketika dikonfirmasi, menampik adanya indikasi korupsi sebagaimana yang dilayangkan Rugian. Salah satu personil fraksi partai berlambang banteng moncong putih itu dinilai salah mempersepsikan program yang ada di dinas kesehatan. “Program BOK dananya digunakan untuk transport petugas ketika turun ke desa. Ada 16 puskesmas yang menjalankan 12 program dinkes. Dia (swempry) salah persepsi. Dana itu sampai 8 jutaan perbulan turun ke puskesmas. Pada intinya kami melaksanakan program sesuai juklak dan juknis,” tepis Rudiawan.

“Yang pasti seluruh program yang dijalankan Dinkes sudah memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku,” tandasnya.(endar yahya)