Meski pelaksanaan pelantikan sejumlah pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) berjalan lancar dan telah memenuhi mekanisme, sesuai yang disampaikan oleh bupati Bolmut pada saat memberikan sambutannya pada pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Rabu (11/2) pekan lalu. Namun tidak demikian dengan pelantikan Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bolmut.

Pasalnya, pejabat tetap yang dilantik menggantikan pejabat lama hanyalah berstatus Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) sementara dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 147 tahun 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit mengharuskan pejabat yang dilantik harus seorang dokter. “Kami berharap agar kiranya pelantikan Dirut RSUD Bolmut harus dikaji kembali, sebab jangan sampai akan bermasalah ketika Pemkab Bolmut mengajukan proposal anggaran ke pemerintah pusat,” terang Yambat Pontoh, aktivis muda Bolmut.

Menurutnya, dalam PMK nomor 971 tahun 2009 tentang standar kompetensi pejabat struktur, rumah sakit tipe D seperti Bolmut, pejabat yang dilantik menjadi Dirut RSUD harus pernah memimpin Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) selama 1 tahun. Untuk itu Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat) Bolmut harus mengkaji dan ke depannya lebih mengetahui aturan-aturan yang berlaku.

“Dalam rekam jejak yang kami miliki Dirut RSUD Bolmut yang dilantik sekarang ini tidak pernah menjabat sebagai kepala Puskesmas, sebagaimana persyaratan yang diwajibkan dalam PMK nomor 971 tahun 2009 pasal 10 ayat 4 huruf D, untuk menjadi seorang Dirut dalam rumah sakit tipe D seperti Bolmut pengalamannya harus pernah memimpin Puskesmas paling singkat selama 1 tahun, oleh karena itu Baperjakat diminta untuk lebih peka dan jeli terhadap berbagai aturan, bukan hanya menggunakan intuisi dalam mengangkat pejabat,” tambah Yambat.

“Saya pikir masih banyak dokter yang ada di Bolmut ini untuk diangkat menjadi Dirut RSUD Bolmut, sebab ada beberapa dokter yang sekarang ini memimpin sejumlah Puskesmas di Bolmut,” pungkasnya. (ricky babay)