Manado,ME

Dugaan keterlibatan SVR dalam kasus DPID teryata bukan pepesan kosong. Informasi yang dirangkum Media Sulut Gruop (MSG), menyebut, akhir April lalu KPK telah memanggil bupati Minahasa dua periode itu ke Jakarta. “Sudah sekali diperiksa. Akhir April lalu,” ungkap sumber resmi Media Sulut di lingkar dalam KPK, tadi malam.
Pemanggilan terhadap SVR lantas terkonfirmasi. Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha kepada wartawan membenarkan informasi tersebut. Menurut Priharsa, SVR diperiksa KPK pada 22 April lalu. "Diperiksa untuk tersangka HAS (Haris Andi Surahman, red)," ungkap Priharsa.
Sayangnya, SVR sendiri tak berhasil dimintai tanggapannya terkait pemeriksaan tersebut. Coba disambangi Media Sulut Gruop di kediaman pribadinya di Desa Tonsea Lama Kecamatan Tondano Utara tadi malam, SVR tak berhasil ditemui. Menurut salah seorang penjaga rumah, mantan orang nomor satu Minahasa itu sedang tak berada di tempat. “Bapak ada keluar. Ada ke Manado,” tutur pria berusia sekitar hampir setengah abad itu kepada wartawan koran ini.
Upaya konfirmasi via seluler juga berujung buntu. Beberapa nomor telepon genggam milik SVR yang berhasil terlacak, tak aktif saat dihubungi. Pasca meletakkan jabatan bupati Minahasa Maret lalu, SVR memang lebih sulit ditemui para kuli tinta.
Kasus DPID memang menyimpan misteri besar bagi publik Minahasa. Informasi yang didapat masyarakat tanah Toar Lumimuut terkait hal ihwal kasus itu selama ini teramat sedikit. Akhir tahun lalu, upaya investigasi yang dilakukan Media Sulut juga membentur tembok. Beberapa pejabat di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Minahasa dalam beberapa kesempatan coba dikonfimasi enggan memberi keterangan terkait dugaan transaksi anggaran DPID tersebut. Alhasil, kasus dugaan suap menyuap dibalik DPID Minahasa tahun 2011 ribut di pusat tapi justru senyap di Minahasa.
RUSAK PAMOR SULUT DI PUSAT
Munculnya nama SVR dari turbulensi kasus tersebut kian mencoreng nama Sulut. Sebabnya, sebelum SVR, sejumlah nama politisi dan pengusaha asal Sulut sudah jadi bulan-bulanan media terkait dugaan kongkalingkong anggaran DPID tersebut. Politisi PDIP Olly Dondokambey serta dua pengusaha kawanua, Paul Nelwan dan Abraham Noah Mambu bahkan adalah beberapa nama yang paling sering disebut terkait kasus itu.
Hal itu dinilai mempengaruhi imej Sulut di kancah politik pusat. Pengamat politik Hendrie Palenewen lantas menilai kasus DPID sebagai salah satu kasus yang memberi pengaruh besar terhadap kemerosotan citra politisi Sulut di panggung politik nusantara. “Selain Wisma Atlit yang menyeret Angie (Angelina Sondakh, red), saya kira DPID adalah salah satu kasus yang paling merusak citra Sulut,” tanggapnya.
Alumnus pasca sarjana FISIP Universitas Brawijaya Malang itupun berharap, KPK akan secepatnya menuntaskan kasus dugaan korupsi tersebut. “Ini penting untuk memulihkan pamor Sulut di mata nasional. Jangan sampai ini menjadi trademark orang Sulut di pusat. Kasus ini harus secepatnya dituntaskan KPK,” pungkasnya. (msg)

Foto : Stevanus Vreke Runtu