Tomohon, ME
Perkembangan sebuah negara sering dinilai harus ditopang dengan kondisi keuangan maksimal. Jika faktor yng satu ini disepelehkan, kelangsungan sebuah negara dapat berujung pada sebuah tanda tanya besar. Kondisi seperti ini ditenggarai akan menghasilkan efek domino disetiap provinsi hingga tingkat kota dan kabupaten.
Menyadari hal tersebut, Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon Paulus Adrian Sembel menyuarakan kajiannya. Berdasarkan data Direktorat Jendral Pajak Tahun 2012, penerimaan negara dari sektor pajak sebesar Rp 976 Triliun. 68,8 persen berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2012 sebesar Rp 1. 418,5 Triliun.
"Sembilan ratus tujuh puluh enam triliun tersebut diperoleh dari ratio kepatuhan Wajib Pajak," beber Sembel.

Ratio Kepatuhan Wajib Pajak (WP) pribadi sebesar 44 persen, yakni 8,8 juta orang dari 20 juta WP yang terdaftar. Atau 14,7 peersen, yakni 8,8 juta dari 60 juta orang yang seharusnya jadi WP. "Ada sekitar empat puluh juta orang yang belum terdaftar sebagai WP," ungkap Sembel.
Sedangkan ratio kepatuhan WP badan usaha sebesar 27,36 persen yakni 520 ribu dari 1,9 juta badan usaha yang terdaftar sebagai WP. Atau 10,4 persen dari 5 juta badan usaha yang belum terdaftar.
"Ada sekitar 3,1 juta badan usaha yang terdaftar tapi belum jadi WP," ulas Sembel.

Bila, ratio kepatuhan WP baik pribadi maupun badan usaha ditingkatkan, apalagi mencapai 100 persen, maka dapat beberapa hal dapat disimpulkan.
Pertama APBN pasti surplus. Karena Penerimaan negara akan meningkat secara signifikan. Alasan pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) karena besarnya subsidi BBM dapat mengakibatkan defisit APBN sebesar 3 persen atau lebih menjadi tidak rasional.
Kedua, pemerintah tidak perlu menambah hutang yang besarnya telah mencapai Rp 2.000 Triliun yang bisa dikatakan sebagai rekor sejarah.
Ketiga, pembangunan infrastruktur bisa berjalan maksimal dan tidak perlu menunggu investasi atau pinjaman. Infrastruktur sendiri dinilai merupakan elemen penting pembangunan suatu negara.
Keempat, anggaran kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan untuk rakyat pasti terjamin. Untuk hidup sehat dan bersekolah, rakyat tidak perlu lagi susah.
"Untuk itu rasa tanggung jawab wajib pajak harus terus didorong," cerocosnya.

Surplus atau defisitnya APBN dianggap sangat bergantung pada politik anggaran pemerintah.
"Kalau mau surplus, naikkan penerimaan secara signifikan dan kendalikan pengeluaran," ungkap Sembel. "Kalau mau defisit biar bisa dapat hutang, naikkan penerimaan secara tidak signifikan dan tingkatkan pengeluaran negara," ketusnya. (msg)

Foto : Paulus Adrian Sembel