Pemerintah pusat, khususnya Kementerian Percepatan Daerah Tertinggal (PDT) diminta akomodir birokrat paham daerah perbatasan untuk mengisi kursi Deputi. Penegasan itu dilontarkan aktivis Sulawesi Utara (Sulut) Jimmy R Tindi.

Menurutnya, pejabat dengan wawasan dimaksud dikoleksi daerah Sulut. "Sebagai salah satu Provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga maka sudah selayaknya kementerian PDT mengakomodir birokrat handal Sulut untuk masuk pada jajaran Deputi," tegas Tindi, Jumat (13/2).

Ia juga menilai, kebijakan itu bisa membantu memaksimalkan usaha untuk 'mendaratkan' program-program pemerintah pusat ke daerah. "Hal ini agar program yang diarahkan ke rakyat bisa bermanfaat dan tepat sasaran," kata Tindi berpendapat.

"Di Sulawesi Utara sendiri banyak birokrat senior yang potensial serta menguasai daerah perbatasan. Katakanlah seperti Ir Recky Toemanduk, beliau mantan Kadis PU (Pekerjaan Umum) Kabupaten Talaud serta sekarang oleh Gubernur Sulawesi Utara dipercayakan sebagai Kaban Perbatasan dan  masih banyak lagi birokrat lainnya," papar Tindi.

"Karena selama ini program pemerintah pusat hampir tak bermanfaat bahkan terkesan mubasir karena tidak tepat sasaran," kuncinya. (rikson karundeng)