Uraian ‘manis’ disajikan PT Maeres Soputan Meaning (MSM) di hadapan wakil rakyat Sulawesi Utara (Sulut) yang duduk di Komisi III, Selasa (27/1). Namun gambaran itu dianggap 'sedap ja dengar mar towo'. Nada kritis dilontarkan langsung salah satu penghuni Gedung Cengkeh, Herry Tombeng SH.

Anggota DPRD Sulut daerah pemilihan Minut-Bitung itu menuding, pemaparan terkait data perusahaan tambang tersebut tak sesuai fakta real di lapangan. “Faktanya, masih banyak keluhan warga yang tinggal di sekitar perusahaan, seperti pembebabasan lahan yang sudah sekian tahun belum terealisasi,” sembur Tombeng, yang terlihat memberi perhatian serius terhadap eksitensi perusahaan tambang di daerah asalnya.

Personil Komisi III yang membidangi Pembangunan ini ikut membeberkan berbagai persoalan lain di lapangan. Di Minut, tanah pasini telah diobrak-abrik oleh perusahaan tambang. Bukan hanya itu, Tombeng juga menilai PT MSM belum memberikan yang terbaik bagi masyarakat Minut.

“Jangan ada yang mendapatkan keuntungan lebih, sementara masyarakat menderita. Harus ada perbandingan. Kondisi real tidak sesuai dengan yang dipaparkan PT MSM. Tanah pasini sudah diobrak-abrik oleh pertambangan,” ketus Tombeng saat hearing berlangsung antara Komisi III dengan PT MSM di kantor DPRD Sulut.

Dengan keras Tombeng mengumpamakan, antar warga Minut dan PT. MSM bagaikan surga dan neraka. “Ini menyangkut hidup masyarakat, jangan seperti surga dan neraka,” tegas tokoh panutan masyarakat Minut itu.

Perumpamaan tersebut bukan tanpa alasan. Bagi politisi Partai Gerindra ini, hingga kini dirinya masih menerima begitu banyak aspirasi berbentuk keluhan masyarakat seperti, soal infrastruktur jalan pedesaan yang rusak akibat sering dilewati kendaraan besar milik PT MSM.

Atas dugaan tersebut, Tombeng mengusulkan secara resmi ke Komisi III yang dipimpin Andre Angouw, agar melakukan kunjungan langsung ke lokasi pertambangan milik salah satu perusahaan tambang terbesar di Sulut ini. “Harus dilakukan check on the spot. Kita tinjau langsung agar tahu kebenarannya,” imbau Tombeng.

Di momen tersebut, Tombeng ikut meminta klarifikasi terkait isu yang beredar bahwa sebelum ijin usaha pertambangan eksplorasi keluar, PT MSM telah meraup keuntungan yang tidak sedikit. “Saat uji coba menghasilkan berapa banyak hasil tambang?” tanya Tombeng.

Sederet persoalan yang dianggap dilahirkan PT MSM, dikuliti habis-habisan oleh legislator Sulut itu. Dari pembebasan lahan, infrastruktur jalan pedesaan di sekitar lokasi pertambangan hingga menyangkut RTRW yang dinilai sangat penting karena ada zona yang harus dilestarikan.

Dirinya juga menyesalkan atas bantuan yang diberikan perusahaan tambang emas asal Australia ini yang sesuai pemaparan hanya menjangkau 112 desa. Padahal ada begitu banyak desa yang terkena efek dari adanya pertambangan itu “Masih banyak desa yang perluh di bantu. Bukan hanya 112 desa sesuai pengakuan PT. MSM,” tukasnya.

Pada rapat tersebut, pihak PT MSM dihadiri langsung Presiden Direktur-nya Terkelin Purba dan pimpinan jajaran, serta Kepala Dinas ESDM Sulut, Ir Marly Gumalang. (rikson karundeng)