Hak Belum Disalurkan, PNS Minahasa Mulai 'Berkicau'
Tondano, ME
Ribuan guru di tanah Toar Lumimuut merasa mendapat perlakuan tak adil dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa khususnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora). Pasalnya hak-hak mereka terkesan diabaikan kendati kewajiban sebagai tenaga pengajar ditunaikan secara rutin.
Setelah para guru sertifikasi tidak bisa menikmati dua bulan tujangan tahun 2012 dan satu bulan sisa tahun 2010, kini para ‘Oemar Bakrie’ harus menerima kenyataan, sampai memasuki tiga minggu bulan ini, mereka belum menerima gaji. Sejumlah guru mengaku kecewa dan mempertanyakan persoalan tersebut. Padahal, penyaluran gaji biasa dilakukan setiap awal bulan berjalan.
“Sampai saat ini kami belum menerima gaji. Padahal minggu depan sudah memasuki akhir bulan Januari,” ungkap Sherly, salah satu guru asal Langowan kepada wartawan harian ini, Kamis (17/1).
Lanjutnya lagi, keterlambatan gaji membuat para guru bingung karena tidak ada penjelasan resmi dari pihak Dikpora soal kendala yang mengakibatkan permasalahan tersebut terjadi. “Memang tersiar kabar, guru Minahasa baru akan menerima gaji pada pekan depan. Tapi kami sama sekali tidak pernah mendapat penjelasan apapun,” ujarnya.
Dirinya berharap, persoalan keterlambatan hak guru saat ini bisa segera diselesaikan. Sebab menurut Sherly, uang gaji tersebut sangat diperlukan untuk biaya hidup keluarga dan kebutuhan sekolah anak-anak. ”Semoga Pemkab Minahasa segera mencari jalan keluar bila ada kendala, agar para guru sudah bisa menerima gaji di bulan Januari ini,” tandasnya.
Sementara itu, Pemkab Minahasa memastikan gaji PNS akan dibayar, Jumat (18/1). Kepastian pembayaran gaji PNS Minahasa tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala Dinas Keuangan Minahasa, Ronny Manus. “Pembayaran gaji PNS di Minahasa akan mulai dibayarkan Jumat, pembayaran tersebut belum serententak karena masih ada beberapa SKPD (Satuan kerja Perangkat Daerah) yang belum memasukan permintaan gaji," ujar Manus. (ms)
Foto: PNS Minahasa menuntut agar gaji bulan Januari segera direalisasikan pemerintah daerah setempat. (Ist)



































