Kondisi sejumlah ruas jalan provinsi disorot para legislator Sulawesi Utara (Sulut). Diketahui proyek pembangunan infrastruktur tersebut belum lama dikerjakan namun kini kondisinya sudah mulai rusak.

Kinerja para kontraktor yang menangani pengerjaan jalan-jalan itu ‘diserang’ para personil Komisi III DPRD Sulut. Instansi teknis berwenang pun ikut kena ‘semprot’, termasuk Biro Pembangunan Provinsi Sulut yang menggelar hearing dengan Komisi III, Rabu (7/1/15).

"Ke depan saya minta Biro Pembangunan lebih efektif lagi dalam menjalankan tugasnya,” tegas Wakil Ketua DPRD Sulut, Stevanus Vreeke Runtu.

“Harus lebih selektif dalam memberikan proyek kepada para kontraktor. Harus dipilih mana kontraktor yang mempunyai kualitas dan mempunyai track record yang baik,"  ketus politisi Partai Golkar ini.

Sikap tegas harus diberikan kepada para kontraktor ‘ca beres’.

"Kalau didapati ada kontraktor bermasalah, tidak mau mendengar arahan, harus diberi teguran. Kalau perlu diputuskan  kontraknya," pinta SVR.

"Makanya ke depan prioritaskan kontraktor-kontraktor yang berkualitas agar persoalan-persoalan yang dikeluhkan masyarakat tidak akan dijumpai lagi," tandasnya.

Penegasan DPRD Sulut ini ditanggapi serius Kepala Biro Pembangunan Setaprov Sulut, Farly Kotambunan SE. Diakuinya, seluruh instruksi  DPRD Sulut terkait kewenangan Biro Pembangunan akan ditindaklanjuti.

Hadir dalam rapat dengar pendapat ini, Wakil Ketua DPRD Sulut Stevanus Vreeke Runtu, Ketua Komisi III Andre Angow, Wakil Ketua Komisi III Amir Liputo, Edwin Lontoh, Edison Masengi  dan sejumlah personil Biro Pembangunan Pemprov Sulut. (rikson karundeng)