TOMOHON, ME : Paulus Adrian Sembel, Ketua  Komisi A DPRD Tomohon menanggapi negatif persiapan yang dilakukan Pemerintah kota Tomohon terhadap kesiapan pemkot Tomohon hadapi penilaian Adipura.

Menurut Sembel pemerintah sekarang sifatnya hanya responsif ketika mendadak hadapi suatu ivent/kegiatan. Bukan antisipasi sejak awal.

"Buktinya menghadapi Adipura, nanti action jika ada penilaian sementara unsur pendukung infrastruktur kebersihan tidak beres. Pasar dan terminal yg harusnya menjadi pembenahan tidak dilakukan sejak awal. Ini yang saya maksudkan tindakan antisipatif yg tidak ada," jelasnya.

"Blum lagi bicara TPA taratara yang terlantar. Pemerintah banyak disibukkan dgn kegiatan seremonial apalagi walikota banyak keluar daerah sehingga koordinasi antar SKPD untuk menunjang suatu program kegiatan sering terabaikan seperti menghadapi penilaian adipura ini,"uUjar Sembel.

Jika keberpihakan akan anggaran dari pemerintah ke infrastruktur kebersihan se-akan terabaikan memang demikian adanya sebab terkesan program/kegiatan menyesuaikan anggaran/dana yg ada. Walikota/pemerintah yang punya kepekaan harusnya mengambil pola anggaran menyesuaikan program/kegiatan sebab dananya tersedia.

"Sya berani katakan bahwa pembangunan infrastruktur dibawah kepemimpinan Jemmy Eman stagnan alias tidak ada kemajuan yg berarti beberapa tahun terakhir ini. Buktinya Utilitas Kota (hal mendasar pelayanan publik) seperti, air bersih, drainase, TPA dan kebersihan, trotoar dll trabaikan padahal DPRD telah menyetujui penggunaan anggaran 30 persen untuk infrastruktur kota termasuk mem-fasilitasi utilitas kota. Ini juga bagian dari cacatan awal saya menyikapi LKPJ (Laporan KeteranganPertanggungjawaban) Walikota Tomohon TA. 2013 yang akan disampaikan pd Sidang Paripurna DPRD Kota Tomohon Selasa (29/04) tapi tertunda karena walikota diluar daerah," urai Sembel.(Herie)