TUTUYAN, ME : Lemahnya kontrol terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis premium di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Tutuyan Bolaang Mongondow Timur (Boltim), membuat sejumlah warga masyarakat  leluasa membeli premium bersubsidi, hal ini dikatakan Toko masyarakat Ismail Mokodompit warga Tomsel.

"Karena tidak ada sanksi yang tegas dari pihak terkait, akan oknum-oknum tersebut sampai mereka leluasa membeli premium dan dijual kembali dengan harga yang sangat tinggi," kata Ismail.

Bahkan menurut Ismail pihak SPBU Tutuyan dengan sengaja membiarkan atau terkesan tutup mata dengan warga yang ingin membeli premium bersubsidi ini.

"Cara ini mereka lakukan agar premiumnya cepat laku terjual, dalam setiap pembelian pergalonnya pembeli harus menambahkan biaya pembelian Rp 10.000 sampai Rp 15.000. Mereka seolah-olah kebal hukum karena pihak terkait tidak berani menindaki SPBU tersebut," ujar Ismail.

Lanjutnya, dirinya menduga premium berubsidi ini bukan saja diperjual belikan pada masyarakat dalam daerah, tetapi juga diluar daerah.

"Saya menduga ada oknum dari luar daerah yang membeli dan menjual ke daerah lain, untuk itu saya minta pihak terkait seperti kepolisian untuk menindak bahkan kalau perlu ditangkap oknum yang sengaja membeli dan menjual premium bersubsidi ini," terangnya.

Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Boltim Hi Ir Jamaluddin ketika dikonfirmasi diruang kerjanya  mengatakan pihaknya sudah pernah menyurat ke pihak SPBU tersebut supaya tidak melayani pembelian lewat galon-galon serta kendaraan berulang-ulang melakukan pengisian.

"Pihak kami sudah melayangkan surat kepada pihak SPBU namun hanya beberapa hari saja mereka patuhi," ungkap Jamaluddin, Senin (28/04/14).

Ditambahkannya pihaknya sudah membentuk tim untuk pengawasan terhadap BBM yang disalahgunakan pihak SPBU.

"Pemkab sudah membentuk tim namanya tim terpadu pengawasan BBM, yang dikoordinir langsung oleh Assisten II Setda Boltim didalamnya dinas terkait seperti ESDM, Dinas Perindag, Satpol PP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Kecamatan dan juga TNI dan Polri. untuk aktionnya setelah berkordinasi dengan pihak kepolisian,menunggu sampai agenda nasional selesai yaitu pleno KPU dan selanjutnya akan turun kelapangan," Kata Jamaluddin. (Rahman)