TUTUYAN, ME : Terkait dengan Pemberitaan media cetak dan online pada Rabu (12/3/14) kemarin, dimana Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mengatakan kepada media masa di Boltim untuk mundur, lantaran kecewa karena uang operasional dan transport serta uang duduk yang dipermasalakan, dimana tidak sesuai.

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bolmong Timur Arfan Palima,S.Hut saat Konferensi Pers pada Kamis (13/3/14) siang tadi, mengatakan Pihaknya meminta maaf karena tidak sempat memberitahukan terlebih dahulu atas perubahan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) kepada peserta penyelenggara ditingkat desa.

"Kami Seluruh Sekretariat KPUD Boltim mohon maaf karena sudah tidak sempat memberitahukan kepada kawan-kawan PPS dan PPK atas kejadian kemarin, karena juga kemarin itu saya tidak ada ditempat lantaran sedang mendampingi Ketua KPUD Boltim Hendra Damopolii dalam acara Bimtek yang sama di kecamatan modayag," tutur Arfan.

Arfan menuturkan, untuk itu mereka meminta kepada penyelenggara di desa yakni PPS dan PPK jangan mundur, demi kebaikan bersama dan demi suksesnya pemilu 9 April 2014. Terkait dengan nominal Operasional Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diberikan oleh Bendahara Sekretariat, Rabu (12/3) kemarin, sudah sesuai.

"Memang nominal yang diterima pada 2013 lalu kami akui masih berjumlah Rp 600 ribuh rupiah, tahun ini diterima sudah tidak seperti itu karena sudah ada perubahan dan ini sesuai DIPA 2014," ujarnya.

Arfan mengatakan, dalam hal ini KPUD Boltim tidak berhak menaikkan dan menurunkan angka yang tertera di DIPA karena bukan kewenangan kami.

"Untuk operasional dari PPS dan PPK  itu bukan kewenangan dari KPU Kabupaten/Kota untuk mengurangi atau menambah angka yang terdapat di dalam DIPA melainkan kewenangan KPU Pusat," beber Arfan.

Arfan menjelaskan ,terkait dengan Uang pengganti transportasi PPS dan PPK untuk Dapil dua pada penginapan Shafira di Tombolikat, pada saat Bimtek Penghitungan dan Pemungutan pada pemilihan Anggota DPR-RI, DPD, DRPD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota sebenarnya tidak ada uang transportasi.

"Untuk PPS tak ada, yang ada hanya PPK itu pun hanya untuk dua anggota PPK saja yang diundang, namun karena hajatan ini dianggap penting kami dari teknis KPUD Boltim undang semua dan untuk uang pengganti transport tersebut itu tinggal kebijakan dari kami, jadi kami lakukan penggantian dengan cara mengambil uang transport kami untuk diberikan kepada mereka yang hadir pada Bimtek kemarin itu," jelas Arfan.

Sedangkan untuk transportasi kepada PPS yang terjauh itu didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak ada uang transport.

"Tak ada, Demi Allah kami selaku penanggung jawab tidak melakukan pemangkasan, dalam DIPA pun operasional PPS tidak dianggarkan oleh KPU Pusat, kami pada saat mengikuti pelatihan di Pusat sempat usulkan untuk PPS diberikan Operasional lebih besar sesuai Upah Minimum Regional  karena mereka selaku unjuk tombaknya KPUD didesa dan beban kerjanya lebih banyak, namun KPU Pusat tidak menambah anggarannya jadi kami tidak bisa berbuat banyak karena pemegang anggaran adalah pusat, bukan kami," jelas Arfan.

Arfan pun mengajak kepada semua pihak terkait agar melakukan pengawalan kepada tahapan Pemilu 9 April 2014 demi Negara Indonesia.

"Saya anjurkan mari kita sama-sama mengawal hajatan lima tahunan ini agar berjalan aman karena sejauh ini kabupaten Boltim masih daerah terbaik se-Indonesia karena tidak ada persoalan hukum didaerah ini," ujar Arfan. (Rahman)

Foto : Konfrensi Pers bersama sekretaris KPU Boltim.