TUTUYAN, ME : Pemilihan Calon Anggota Legislative (Pilcaleg) sudah didepan mata, namun sejumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dikabarkan mundur terkait biaya operasional PPS dan PPK di Daerah Pemilihan (Dapil) 2 dipangkas, sehingga pilcaleg dikabupaten Bolaang mongondow Timur (Boltim) terancam gagal.

Menurut anggota PPS Bulawan Bustan Hasania mengungkapkan biaya operasional PPS dan PPK biasanya dia terima Rp 600 ribu.

"Januari dan Febuari 2014 ini kami tinggal menerima hanya Rp 500, seharusnya kami terima Rp 1 juta 200 ribu untuk 2 bulan," ungkap Bustan.

Dirinya juga mempertanyakan pemberian uang pengganti biaya transportasi sosialisasi Bimtek Pemungutan dan penghitungan suara, rabu (12/03) dimana peserta harus menandatangani formulir kosong.

"Sedangkan dalam kolom tersebut ada tulisan jumlah Rupiah dan sebelahnya nominal pajak 5 persen, ketika peserta mengisi jumlah nominal yang diterima pada kolom itu, dilarang oleh staf sekretariat KPU bahkan ada peserta yang terlanjur mengisi kolom tersebut, justru dicoret," kata Bustan.

Untuk itu dirinya meminta kejelasan terkait pemangkasan uang operasional terhadap PPS dan PPK dan pemberian pengganti biaya operaional.

"Seharusnya pihak sekretariat KPU menjelaskan terkait pengurangan biaya operasional ini," tandas Bustan yang diiyakan anggota PPK Kecamatan Tutuyan Nasrudin Dilapanga.

Ketua KPU Boltim Hendra Damopolii Ketika ditanya terkait masalah ini mengatakan, kalau mengenai adminitrasi keuangan dirinya mengelak karena bukan wewenang dirinya.

"Tanya langsung saja pada pihak sekretariat," Kata Hendra.

Ditanya mengenai PPS dan PPK bakal mengundurkan diri, dirinya menjelaskan sebaiknya dipikirkan karena ini menyangkut urusan negara.

"Jangan sampai urusan ini mengganggu jalannya  pilcaleg," tutur hendra.

Terpisah Sekretaris KPU Arfan Palima, ketika dikonfirmasi menjelaskan kalau masalah mengenai uang pengganti transportasi hanya kebijakan karena tidak tertata dalam Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA).

"Untuk biaya operasional PPS dan PPK jumlahnya sudah tertata di DIPA kalau ada PPS dan PPK yang akan mundur silahkan saja itu hak mereka," kata Arfan. (Rahman)

Foto: Sekretaris KPU Boltim Arfan Palima,S.Hut.