Amurang, ME Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) diminta segera menyikapi isu  adanya permainan elit eksekutif berwarna Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN)  jelang rolling pejabat eselon III dan IV.  Minsel sebagai kabupaten baru, harus ditunjang dengan aparatur negara yang ditempatkan secara profesional.

Demikian ditegaskan Mouretz Tampi, SIP salah satu pemerhati pemerintahan Minsel. “Jika penempatan pejabat hanya diukur dari unsur kedekatan, kekerabatan, dan hutang budi apalagi dengan uang, mau di bawah ke mana Minsel?” kritik  Tampi.

Ia pun meminta Pemkab  untuk mengedepankan asas profesionalitas dalam menempatkan pejabat sesuai dengan kompetensi.  “Roling harus  dilakukan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku,” tandasnya.

Pemkab Minsel melalui Jubir,  ketika dikonfirmasi  Alvons Sumenge, SSTP  membantah keras dugaan adanya KKN dalam proses penggodokkan roling yang sedang dilakukan Tim Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (Baperjakat) Minsel. “Isu itu tidak benar. Jika roling akan dilakukan, maka itu akan dilaksanakan sesuai aturan yang  berlaku. Itu pun pasti mengacu dari hasil evaluasi tim Baperjakat,” lugas Kabag Humas dan Protokoler  Minsel itu.

“Roling merupakan hak prerogatif bupati. Itu bisa dilakukan kapan saja,  berdasarkan hasil evaluasi Tim Baperjakat atas kinerja pejabat,” tandasnya.

Sebelumnya Bupati Minsel, Christiany Eugenia Paruntu, SE  telah meminta Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (Baperjakat) untuk menyusun rolling pejabat dengan mengedepankan asas profesional, kompetensi, hingga mental dan psikologis. (revel maliangkay)