Bitung, ME : KPK dalam perannya sebagai trigger mechanism sangat mendorong upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui perbaikan layanan publik. Potret kondisi aktual pelayanan publik terkait dengan transparansi, suap, pungutan liar, gratifikasi, sistem administrasi, perilaku individu, lingkungan kerja dan upaya-upaya pencegahan korupsi ini dilakukan juga dalam upaya meningkatkan efektifitas pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK terutama di sektor layanan publik.

Dalam rangka optimalisasi pencegahan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya menelusuri akar permasalahan korupsi di sektor pelayanan publik. Salah satu caranya dengan melakukan Survei Integritas Sektor Publik. Survei Integritas Sektor Publik Tahun 2013 merupakan salah satu upaya mendapatkan penilaian dari masyarakat pengguna layanan terhadap variabel, indikator dan subindikator korupsi dalam layanan publik, yang diterjemahkan dalam pertanyaan-pertanyaan di kuesioner.

Untuk itu, Walikota Bitung Hanny Sondakh mengikuti pengumuman hasil survei Integritas Sektor Publik Tahun 2013 yang disampaikan oleh Busro Muqodas sebagai pimpinan KPK, di gedung KPK Kuningan Jakarta, Senin (16/12/2013). Dalam pengumuman hasil survei ini kota Bitung meraih peringkat ke tiga nasional.

Busro menjelaskan bahwa penilaian survei ini dilakukan dengan menggabungkan dua unsur, yakni pengalaman integritas (bobot 0,667) yang merefleksikan pengalaman responden terhadap tingkat korupsi yang dialaminya dan potensi integritas (bobot 0,333) yang merefleksikan faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan terjadinya korupsi. Hasil Survey Integritas Tahun 2013 pada 3 (tiga) unit layanan daerah yaitu SIUP, layanan kesehatan dan Pengadaan Barang dan Jasa, menunjukkan dari 60 daerah yang disurvei, terdapat 3 (tiga) Pemda yang memperoleh nilai integritas di atas 7, yaitu Pemkot Bitung, Pemkot Pare-pare dan Pemkot Surabaya.

“Hasil dari survey adalah up to date jadi hasil ini sangat bisa dipercaya dan kami bangga dengan kota Bitung yang memperoleh nilai 7,54 dan menduduki peringkat 3 Nasional di bawah Kota Pare-pare dan Kota Surabaya,” kata Busro di Gedung KPK ketika menyerahkan hasil Survei Integritas Sektor Publik Indonesia Tahun 2013.

Sementara itu, Sondakh berharap dengan capaian yang diraih ini, akan memicu bagi Pemkot Bitung untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Kami bertekat akan terus mengedepankan upaya pemberantasan korupsi disegala aspek untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih, ”kata Sondakh.

Turut mendampingi Sondakh, Kepala BKD-PP Ferdinand Tangkudung, SIP, M.Si, Kepala BAPPEDA Drs. Audy Pangemanan, M.Si dan Sekretaris Dinas PU Rudy Theno, ST, MT.(Rafly Dien)

Foto : Sondakh saat menerima hasil Survei Integritas Sektor Publik Indonesia Tahun 2013.