Tutuyan, ME : Rencana Pemerintah Pusat mengembalikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke legislatif, ditanggapi Bupati Boltim, Sehan Landjar. Ia menolak rencana pemerintah pusat tersebut. Menurutnya, jika alasan dikembalikan pemilihan Kepala Daerah (Kada) ke legislatif karena menguras biaya yang besar, itu bukanlah solusi terbaik.

"Yang gagal menyukseskan pesta demokrasi dan menyebabkan masyarakat menjadi terkotak-kotak adalah Parpol,"kata Sehan, Senin (9/12/13).

Ia mangakui biaya demokrasi mahal. Tugas mengajarkan masyarakat bagaimana menjadi pemilih yang cerdas ada kepada Parpol. Bupati yang sering menolak keputusan pemerintah pusat ini bahkan menyebut, yang menggagalkan dan menodai demokrasi di negeri ini adalah Parpol, bukan masyarakat. Sehingga tak perlu Pilkada dikembalikan ke legislatif.

"Saya tantang kalau ada yang bilang masyarakat gagal dalam berdemokrasi, yang gagal itu adalah Parpol yang tak mampu memberika pendidikan politik yang baik," bebernya.

Sehan menilai di kembalikannya Pilkada ke legislatif adalah langkah mundur orang-orang yang tidak mampu mencarikan selusi tentang bagaimana terciptanya pesta demokrasi sehat.

"Itu adalah langkah mundur bukan langkah maju. Makanya kalau kemendagri tidak mampu, kasih orang lain saja. Untuk memikirkan negara ini bukan hanya orang-orang di jakarta sana, kita juga di daerah harus di libatkan,"cetusnya.(Rahman Igirisa)