Tutuyan, ME : Terkait pelaksanaan berbagai paket projek dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) seperti pelaksanaan paket proyek ruas jalan dan jembatan dan berbagai paket projek lainnya yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu sebagaimana kontrak yang ada, maka Pemda Boltim bakal mengambil sikap tegas pemutusan kontrak kerja. Demikian ditegaskan oleh Bupati Sehan Landjar melalui Sekda Mohamat Assagaf.

"Bila ada pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu, maka kami akan melakukan pemutusan kontrak kerja," tegas Assagaf.

Sikap Pemda tersebut mendapat dukungan penuh dari Ketua Laskar Anti Korupsi (Laki) Cabang Boltim Ismail Mokodompit. "Kami mendukung sepenuhnya sikap pemdah tersebut, asalkan sikap tersebut benar-benar dilaksanakan, jangan sampe bagoro", tegasnya.

Itu perlu ditegaskan karena dari awal Pemda sudah mengatakan akan melakukan pemutusan kontrak ketika ada pihak pelaksana tidak menyelesaikan pekerjaan berdasarkan kontrak yang ada, tetapi pernyataan itu ternyata bagoro.

Indikasi itu nampak ketika mengetahui proses pembangunan kantor DPPKAD yang berada di belakang kantor Bupati, dimana berdasarkan keterangan proses pekerjaan itu sudah berakhir berdasarkan kontrak, namun ironisnya sampai saat ini proses pekerjaannya masih terus berlanjut, atau diberikan perpanjangan waktu oleh dinas PU sendiri dengan penerapan denda keterlambatan pekerjaan.

Menyangkut pekerjaan paket projek pengaspalan yang dilaksanakan oleh PT. Leilem Jaya dengan nilai kontrak kurang lebih 10 miliar, menurut Assagaf jika pihak PT. Leilem Jaya tidak dapat menyelesaikan tepat waktu maka akan dilakukan pemutusan kontrak.

Sekedar diketahui bahwa, sampai saat ini pekerjaan pengaspalan ruas jalan yang dibiayai dengan anggaran miliaran rupiah itu pekerjaannya jalan ditempat.

Foto : Bupati Boltim, Sehan Landjar. 

Penulis : Rahman Igirisa

Editor : Chres