TOMOHON, ME : Paulus Adrian Sembel, Ketua Komisi A DPRD Kota Tomohon yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan mewarning agar dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Tomohon benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan dan tidak ada unsur jatah-jatahan.

"Warning ini agar Penerimaan CPNS kota Tomohon tidak menghendaki adanya titipan pejabat/seseorang/kelompok tertentu. Karena Walikota Jimmy F Eman pun menyikapinya agar tidak menjadi preseden buruk kedepan dalam rangka menghasilkan PNS yg benar-benar terekrut sesuai mekanisme dan kompetensi," katanya saat dihubungi via Seluler, Selasa (29/10/2013).

Jika indikasi ini sampai terjadi, Dirinya bersama komisi akan mengambil langkah-langkah untuk memanggil hearing BKD tomohon dan selanjutnya akan memprosesnya sampai ke ranah hukum.

"Saya tidak main-main untuk hal ini sebab sudah ada beberapa laporan yang masuk," tegasnya. "Komisi A akan mengawasi proses penerimaan CPNS ini dan saya sudah bekerjasama dengan tim independen khususnya teman-teman dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk ikut mengawasinya," tambahnya.

Secara khusus Sembel juga menyorot perekrutan tenaga kontrak masuk K2 yang tidak lama lagi akan memasuki tahap untuk mengikuti tes. "Ada indikasi bahwa yang rekrut masuk K2 justru mereka-mereka yang belum memenuhi syarat, terutama tahun mulai bekerja sebagai tenaga kontrak. Ini akan memunculkan masalah kedepan sebab nantinya sesama tenaga kontrak bisa saling cek satu sama lain. Akibatnya akan terjadi kecemburuan apabila rekrutan menyimpang ini benar-benar terjadi," tandasnya.

Sekali lagi Sembel mengharapkan agar hal ini tdk dipaksakan oleh yang berkompeten dan BKD Tomohon harus bisa meng-eliminer masalah ini agar tidak menjadi persoalan besar untuk dibawa sampai ke kementrian Aparatur Negara di Jakarta.

Foto : Paulus Adrian Sembel.(Ist)

Penulis : Herie Soriton

Editor : Chres