Nada kritik dilayangkan Wakil Rakyat Gedung Cengkih. Pokok pemikiran (Pokir) legislator yang sedikit diakomodir menjadi pemantik.

Hal ini disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Henry Walukow, saat Kegiatan Sosialisasi Pokok-pokok Pemikiran dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapenda) Sulut, Selasa (14/1), di Ruang Paripurna DPRD Sulut. Menurutnya pokok pikiran (pokir) DPRD sedikit diakomodir baik dalam RKPD maupun APBD.

“Tentunya pertama saya mengapresiasi kegiatan ini karena menambah wawasan kita. Tetapi informasi selama ini begitu sedikit pokok-pokok pikiran DPRD yang dapat diakomodir baik dalam RKPD maupun dalam APBD. Saya tidak tahu mungkin tersumbatnya di mana,” kata Walukow yang juga Politisi Partai Demokrat.

Ia pun mendorong Depdagri evaluasi berapa besar pokok pikiran DPRD Sulut direalisasi dalam lima tahun terakhir. Dan mengusulkan DPRD yang juga unsur pemerintahan daerah harus direalisasikan pokir-pokir DPRD yang diperoleh saat melakukan agenda reses.

“Ke depan ada regulasi atau payung hukum untuk akomodir pokir-pokir DPRD. Kami usul 5-10 persen pokir DPRD diakomodir,” tandas Legislator daerah pemilihan (Dapil) Minahasa Utara-Kota Bitung. (Eka Egeten)