Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Minahasa menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama stakeholder dalam rangka persiapan potensi Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) bupati dan wakil bupati di Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2204.

Rakor yang dilaksanakan di Aryaduta Hotel, Manado, Rabu (11/12/24) tadi, dibuka oleh Ketua Bawaslu Minahasa, Lord Arthur Malonda, dan dihadiri pimpinan Arthur Karinda, serta Kepala Sekretariat, Nick Kusen. 

Ketua Bawaslu Minahasa, Lord Malonda, mengatakan Rakor ini merupakan bentuk evaluasi sekaligus memberikan apresiasi atas kerja-kerja Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Pengawas Pemilu Kelurahan dan Desa (PKD) dan tentunya Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang berperan aktif untuk menyukseskan Pilkada 2024 di kabupaten Minahasa," kata Malonda. 

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Arthur Karinda, mengatakan, terkait dengan Rakor ini, maka Bawaslu mulai mempersiapkan bahan dan dokumen-dokumen hasil pengawasan selama tahapan Pilkada. 

"Selain itu, Bawaslu juga mulai mempersiapkan dokumen penanganan pelanggaran dan sengketa selama tahapan Pilkada dalam rangka persiapan potensi terjadinya gugatan di MK, dalam hal penyusunan keterangan tertulis, karena adanya permohonan salah satu pasangan calon di Mahkamah Konstitusi," ungkapnya. 

Karinda menjelaskan, untuk data-data saat ini, dihimpun dari Pengawas TPS, PKD, Panwas Kecamatan, serta internal Bawaslu Kabupaten Minahasa. 

"Rakor ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi kepada stakeholder yang berperan aktif menyukseskan Pilkada 2024 khususnya di kabupaten Minahasa," jelas Karinda kepada para peserta yang terdiri dari Panwascam, Ormas, organisasi kemahasiswaan dan pantau pemilu. (advertorial)