Koordinasi semua pihak terkait Tempat Pemungutan Suara (TPS) Lokasi Khusus (Loksus) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Bumi Nyiur Melambai dianggap penting. Finalisasi data pemilih menjadi salah satu target utama.

Hal ini ditegaskan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut), Lanny Ointu saat Rapat Koordinasi dan Finalisasi Penyusunan Daftar Pemilih di TPS Loksus dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Rabu (18/9), di Manado Quality Hotel. Dirinya menjelaskan, KPU berupaya memastikan data pemilih yang ada sudah valid dan bersih dari anomali sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 22 September 2024.

"Pentingnya koordinasi antara KPU, Bawaslu, Disdukcapil, dan pihak Lapas/Rutan untuk memastikan tidak ada pemilih di lokasi khusus yang terlewatkan," tegas Ointu yang juga Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Sulut ini.

Hal senada diungkap Sekretaris KPU Sulut Meidy Malonda, menurutnya penting validasi data pemilih yang berkaitan langsung dengan pengelolaan logistik Pilkada 2024. Ia mengingatkan bahwa peristiwa-peristiwa terkait logistik pada Pilkada tahun 2020 diharapkan tidak terulang di tahun 2024.

"Jika data pemilih tidak valid, maka pengadaan logistik yang dilakukan juga akan ikut tidak valid," tutur Malonda.

Ditambahkannya, sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), seluruh pihak terkait perlu diundang untuk memastikan Pilkada berjalan dengan jujur, adil, dan akuntabel. Dalam hal logistik, yang nilainya mencapai miliaran rupiah, kesalahan cetak atau penetapan data dapat menyebabkan konsekuensi besar.

"Oleh karena itu, pentingnya pembaruan dan pemutakhiran data secara terus menerus," tambahnya.

Dilanjutkannya, rapat koordinasi seperti ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kabupaten kota, terutama yang memiliki lokasi khusus, mendapatkan distribusi logistik yang tepat dan sesuai.

"Saat ini, distribusi logistik, seperti surat suara, sedang dalam proses pembahasan dengan penyedia logistik dari Pulau Jawa, yang menegaskan pentingnya ketepatan jumlah, waktu, dan kualitas," tutupnya.

Selain itu, dalam rapat tersebut turut hadir Risman Somantri, Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, dan Rehabilitasi, yang menjadi narasumber penting. Risman memberikan pemaparan mengenai data pemilih warga binaan pemasyarakatan di seluruh Sulut.

Ia menjelaskan detail tentang status kependudukan warga binaan, proses pemutakhiran data mereka, serta kendala yang dihadapi dalam memastikan hak pilih mereka di Pilkada 2024.

"Pentingnya kerjasama antara KPU, Lapas/Rutan, dan Disdukcapil agar data pemilih warga binaan tersebut dapat tersinkronisasi dengan baik, sehingga tidak ada yang kehilangan hak pilih karena data yang tidak valid atau tidak lengkap," kata Risma.

Turut hadir juga melalui Zoom Steffen Linu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sulut, menyampaikan beberapa poin penting dalam rapat koordinasi terkait finalisasi daftar pemilih di TPS lokasi khusus untuk Pilkada 2024.

Linu mengawali dengan permohonan maaf atas keterlambatan undangan dan revisi yang diperlukan. Ia mengungkapkan pentingnya koordinasi antara Bawaslu, KPU, dan pihak terkait lainnya, termasuk Disdukcapil dan Kalapas, untuk memastikan data pemilih yang valid dan akurat.

"Dalam rapat ini, kami (Bawaslu, red) ingin memastikan bahwa data pemilih di lokasi khusus telah diperiksa dan diperbarui dengan baik sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)," kata Linu.

Ia menekankan bahwa kesalahan dalam data pemilih, seperti identitas ganda atau data yang tidak lengkap, dapat berdampak signifikan pada pelaksanaan Pilkada. 

"Bahwa saat ini, semua pihak terkait sedang sibuk dengan berbagai tahapan teknis dan administrasi, termasuk verifikasi dokumen syarat calon dan pencalonan," ungkapnya.

Linu juga mengingatkan agar semua data diperiksa secara teliti, terutama terkait dengan pemilih di TPS Loksus, untuk menghindari masalah serupa dengan yang terjadi pada Pilkada 2020.

“Keberhasilan Pilkada ini sangat bergantung pada keakuratan data. Kami meminta semua pihak untuk aktif berkoordinasi dan memastikan tidak ada data yang terlewat atau salah,” tambahnya.

"Tanggung jawab besar yang diemban Bawaslu dan KPU dalam memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan dengan adil, jujur, dan akuntabel," sambungnya.

Lanny Ointu melanjutkan arahannya dengan menyampaikan bahwa setelah rapat ini, proses penyandingan data dari Lapas/Rutan dengan data TPS lokasi khusus (loksus) akan segera dilakukan. Langkah ini penting untuk memastikan kesesuaian data pemilih di lokasi-lokasi khusus, seperti di Lapas dan Rutan, dengan TPS yang akan disiapkan.

"Setelah penyandingan data tersebut, tahap selanjutnya adalah pengecekan lebih mendalam oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk memverifikasi data dari Lapas/Rutan yang belum memiliki informasi lengkap. Hal ini bertujuan memastikan bahwa seluruh pemilih di lokasi khusus, terutama yang berada di Lapas/Rutan, memiliki data kependudukan yang valid dan dapat digunakan dalam penyusunan daftar pemilih tetap (DPT)," kata Ointu.

"Dengan validasi data yang akurat, diharapkan pelaksanaan pemungutan suara di lokasi-lokasi khusus tersebut dapat berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tandasnya.

Rakor ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Bawaslu, Disdukcapil, serta perwakilan Lapas dan Rutan dari tujuh kabupaten/kota yang memiliki TPS Lokasi Khusus. (Eka Egeten)