Bawaslu Provinsi Sulut Gelar Rapat Pembinaan SDM Pengawas Pemilu dan Jajaran Kesekretariatan Terkait Kode Etik Penyelenggara Pemilu Dalam Melakukan Pengawasan Pilkada Tahun 2024, Rabu (10/7). 

 

Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, peserta ada yang hadir langsung di ruangan Command Center, Kantor Bawaslu Provinsi Sulut, dan ada yang mengikuti melalui Zoom Meeting. 

 

Ketua Bawaslu Sulut, Ardiles Mewoh dalam sambutannya mengatakan ikut bersyukur dengan kegiatan ini. Mereka bisa mendengar wejangan dari Anggota DKPP RI, sehingga seluruh jajaran pengawas Pemilu mendapat bekal terkait etik penyelanggara Pemilu. 

 

"Lebih baik kita mendegar ceramah atau arahan tentang kode etik dalam kegiatan, daripada di ruang sidang," ujar Mewoh. 

 

Sementara, Anggota Bawaslu Sulut, Erwin Sumampouw yang hadir saat itu mengatakan, kegiatan ini sangat penting bagi jajaran pengawas Pemilu dari provinsi hingga ad hoc kelurahan/desa dan bisa diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. 

 

Anggota DKPP RI, Moh. Tio Aliansyah sebagai narasumber saat itu mengapresiasi kerja-kerja pengawasan Pemilu yang dilakukan Bawaslu Sulawesi Utara. 

 

"Apalagi rekomendasi terkait pelanggaran administrasi terhadap KPU, soal kasus caleg yang TMS tapi ditetapkan sebagai caleg, ini bukti pengawasan teman-teman Bawaslu," ungkap Tio. 

 

Dia melanjutkan dengan menjelaskan secara luas terkait kode etik dengan mengungkap sejumlah kasus yang pernah ditangani oleh DKPP RI. 

 

Tio mengingatkan agar pengawas Pemilu harus memahami setiap proses dalam tahapan. Mulai dari sisi regulasi dan administrasinya. Jika keliru, itu bisa jadi celah dipersoalkan, jadi dugaan pelanggaran etik. 

 

Terakhir dia berharap agar pelaksanaan Pikada di Sulut tidak ada pelanggaran etik atau zero pelanggaran etik agar proses Pilkada berintegritas. (Eka Egeten)