Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Utara (Sulut), Ardiles Mewoh mengatakan Bawaslu lebih terbuka, go publik dan mendaratkan program-program.

 

Hal ini dikatakannya saat Rapat Evaluasi Pengawasan Partisipatif Dalam Pemilihan Umum di Provinsi Sulut Tahun 2024, di Swiss-Belhotel Manado, 7-9 Juni 2024. Diungkapkannya, kalau selama ini kaku dan terkesan menunggu.

 

"Saat ini kita keluar menyebut apa yang menjadi kebutuhan kita semua pemangku kepentingan pemilu," katanya.

 

Ditambahkannya, pemilih pemula seakan-akan mempunyai jarak kaitannya dengan teknis-teknis kepemiluan.

 

"Yang saya amati pemilih pemula masih terbatas datang ke TPS, tapi ketika datang ke TPS dia status ke Instagram, dia status Facebook, jarinya sudah ada tinta. Saya masih melihatnya masih asik di situ. Ke depannya teman-teman kelompok muda itu asik melakukan pengawasan," ungkapnya. 

 

"Suatu hal mengasikan, ketika dia melakukan pengawasan partisipatif, tidak perlu menuntut menjadi penyelenggara, atau ketika menemukan money politik, atau menemukan ada ASN yang di Facebook dia bikin status mendukung calon, dia asik meneruskan bahwa itu bagian dari pelanggaran pemilu," sambungnya.

 

Lebih lanjut, Bawaslu secara kelembagaan sudah kuat dengan hadirnya UU 7 tahun 2017.

 

"Pengawasan kita sudah sampai di TPS, ada pengawasan tentunya sudah sampai di desa, diberikan tugas wewenang dalam UU yang semakin kuat. Tetapi berapa jumlah pengawas pemilu, jumlah kita sedikit. 1 TPS hanya 1 orang, di setiap kelurahan desa hanya 1 orang, di kecamatan hanya 3 orang. Kalau soal kuantitas sedikit. Oleh karena butuh dukungan masyarakat supaya melakukan pengawasan, itulah pengawas partisipatif," tandasnya. (Eka Egeten)