Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ir. Wenny Talumewo, M.Si, menghadiri kegiatan Capacity Building dan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), di ruang rapat Bank Indonesia (BI) Manado, Rabu (31/1/2024) kemarin.

Rakor ini diselenggarakan Setda Provinsi Sulawesi Utara yang dipimpin Wakil Gubernur Drs Steven Kandow mewakili Gubernur. Hadir pada kegiatan tersebut, Kepala Perwakilan BI Sulut Andry Prasmuko, kepala BPS Sulut dan kepala Kantor Perbendaharaan.

Capacity Building atau pengembangan kapasitas pegawai dan Rakor TPID ini diikuti semua Kabupaten dan kota se Sulut. Selain itu, hadir mendampingi bupati sejumlah pejabat Minahasa seperti Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Pangan, Kepala Dinas Perhubungan, Kasat Pol PP, dan Kepala Bagian Perekonomian.

Dalam penyampaian Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, dirinya memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan Capacity Building dan Rakor TPID saat ini, karena tujuanmya supaya inflansi di semua daerah lebih terkendali.

"Memang tahun 2023 lalu inflansi lebih terkendali, bahkan jauh lebih rendah dari inflansi nasional. Semoga di tahun 2024 ini saya berharap inflasi kita lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya," kata Kandouw.

Sementara itu, Sekda Watania, mengatakan bahwa Capacity Building dan Rakor TPID memiliki beberapa tujuan, seperti meningkatkan kapasitas tim pengendalian inflasi daerah guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola dan mengendalikan inflasi di wilayah kami.

"Hal ini kita lakukan melalui berbagai program dan pelatihan yang disampaikan dalam Rakor antara provinsi dan kabupaten/kota, demi memperkuat koordinasi dalam upaya pengendalian inflasi," ungkapnya. 

"Melalui rapat ini, kami dapat saling berbagi informasi, pengalaman, dan strategi menghadapi tantangan inflasi di wilayah masing-masing," tambahnya.

Rakor ini membahas terkait kebijakan pengendalian inflasi, karena menurut Watania, rapat ini dapat menjadi forum untuk mendiskusikan kebijakan pengendalian inflasi yang diterapkan setiap daerah. 

"kami peserta dapat saling berdiskusi, memberikan masukan, dan merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengendalikan inflasi di daerah," bebernya.

Lanjut dijelaskan Watania, evaluasi dan monitoring dalam rapat ini dapat digunakan sebagai kesempatan melakukan pengendalian inflasi yang telah dilakukan di daerah. 

"Dengan melakukan evaluasi secara berkala dapat diidentifikasi keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam pengendalian inflasi,"tutupnya. (Erwien Bojoh)