Jakarta, ME

Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat, Mayor Jenderal Meris Wiryadi, Kamis 4 September 2013 menegaskan Angkatan Darat akan meningkatkan kembali fungsi pengawasan wilayah hingga ke pelosok. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menekan penyebaran paham radikal ke desa-desa. 

"Dulu, jangan kan teroris di desa, jarum jatuh dijerami saja kami bisa tahu. Pengawasan teritori akan ditingkatkan setelah Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) meminta kepada kami," kata Meris di Jakarta.

Meris menjelaskan, fungsi pengawasan yang sifatnya kontra teror hingga ke tingkat desa sudah lama ditinggalkan. "Itu setelah muncul undang undang dimana fungsi TNI untuk pengawasan teritori dan deradikalisasi dibatasi," katanya.

Semenjak itu, TNI AD dari pusat hingga Babinsa hanya menjalankan fungsi penjagaan teritorial sesuai kebutuhan.

Dalam beberapa tahun terakhir, keterlibatan TNI dalam pengawasan ajaran radikalisme cenderung dilupakan.  "Ya lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali," ucapnya.

Jenderal bintang dua ini mengatakan TNI sejak lama mempunyai kemampuan kontra terorisme. Namun kemampuan itu jarang digunakan dalam penindakan. TNI hanya diperbantukan saat polisi meminta bantuan jika sudah kesulitan mengawasi keadaan.

Aksi pasukan anti teror terakhir yang dilakukan oleh TNI adalah pembebasan sandara kapal Sinar Kudus yang dibajak di Somalia. Dalam operasi itu unit anti teror TNI dari tiga matra diturunkan langsung.

Selama ini TNI AD mempunyai spesial unit Sat 81 di bawah Kopassus. Ini yang mengilhami berdirinya Densus 88 Mabes Polri. Untuk TNI AL mempunyai unit khusus Denjaka, sedangkan untuk TNI AU mempunyai Detasemen Bravo anti teror.(vivanews)

Foto : Personil TNI-AD.(Ist)