Foto: Penjabat Bupati Jemmy Kumendong saat bersalaman dengan Presiden RI Jokowi saat Rakor di Istana Negara.
Pj Bupati Minahasa Jemmy Kumendong Ikut Rakor Bersama Presiden RI Joko Widodo
Tondano, MX
at (Pj) Bupati Minahasa Dr.Jemmy Stani Kumendong, M.Si bersama Pj Gubernur dan Pj Walikota se-Indonesia mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin (30/10/2023) di Istana Negara Jakarta.
Rakor bersama Pj. Gubernur, Pj. Bupati, dan Pj. Walikota Se-Indonesia ini di buka oleh Menteri Dalam Negeri Jendral Pol (purn) Prof. Drs H. M. Tito Karnavian,M.A,Ph.D.
Selain Mendagri, hadir juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati, SE,.M.Sc,.Ph.D Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim,B.A,MBA, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar, Menteri Pertanian Dr.Ir. H. Andi Amran Sulaiman,M.P dan Kepala Badan Pangan Nasional H. Arief Prasetyo Adi,S.T,M.T di Gedung C Lt.3 Kementerian Dalam Negeri RI.
Dalam arahannya, ada 3 poin penting disampaikam Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, kepada para penjabat (Pj) kepala daerah.
Pertama, untuk menghadapi tahun politik dan Pemilihan Umum (Pemilu ) Tahun 2024, diminta Para Pj kepala daerah memberikan dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah dalam proses pelaksanaan Pemilu.
"Saya minta Gubernur, bupati maupun walikota agar memberikan dukungan kepada tugas KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan tugasnya,' kata Presiden.
Selanjutnya diminta para Pj kepala daerah tidak memihak kepada calon-calon tertentu. Karena menurutnya, sangat mudah untuk mengetahui para pj kepala daerah memihak atau tidak. Selain itu, pastikan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk netral.
Terakhir, Presiden Jokowi meminta agar kerukunan di daerah dijaga selama tahun politik. Jika ada percikan politik, maka segera diselesaikan dengan baik.
Presiden Jokowi, mengaku secara teratur akan melakukan evaluasi atas kinerja seluruh penjabat kepala daerah. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan kenetralan ASN terhadap jalannya pemilihan umum 2024.
'Evaluasi ini sangat penting. Jika ada penjabat kepala daerah yang sengaja memihak, dipastikan saya akan ganti karena itu adapah hak prerogatif yang saya miliki," tegasnya.
Arahan Presiden RI Jokowi tersebut akan dijalankan semua penjabat kepala daerah, termasuk Penjabat Bupati Minahasa Dr Jemmy stani Kumending, M.Si.
"Pemerintah Kabupaten Minahasa tentu akan mengkoordinasikan arahan Presiden tersebut untuk diimplementasikan kepada semua ASN," terangnya.
Dalam Rakor tersebut, diikuti oleh 193 penjabat kepala daerah yang terdiri dari penjabat gubernur, penjabat walikota dan penjabat bupati.
Sebagaimana diketahui, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten dengan jumlah total sebanyak 545 kepala daerah. (Erwien Bojoh)



































